INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Meskipun Pilkades serentak di Kabupaten Indragiri Hilir telah berlalu dan Kepala Desa terpilih telah usai dilantik, namun gejolak politik belum juga reda.

Konflik horizontal masih saja terjadi dimasyarakat desa, disinyalir akibat perbedaan pendapat dan berbeda dukungan calon yang didukung.

Belum lama ini, Kepala KPPM Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Indragiri Hilir, Fahmi mengungkapkan pasca Pilkades serentak ada kepala desa yang datang ke BPMPD Inhil untuk berkonsultasi cara menggati perangkat desa.

Selain itu ada juga para ketua RT dan RW yang datang membuat laporan karena mereka ingin diberhentikan oleh kepala desa yang baru dilantik.

"Ada Kades yang datang konsul ingin merobak perangkat desa, ada juga RT dan RW melapor karena ingin dipecat," ungkap Fahmi kepada Inhilklik.com.

Jika hal ini terus terjadi, sangat disayangkan karena bisa menghambat jalannya pemerintahan secara maksimal.

Sekretrais Komisi I DPRD Inhil, Muamar Armain menghimbau kepada seluruh kapala desa di Inhil agar menjunjung tinggi aturan yang berlaku dalam melakukan perombakan perangkat desa.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan agar para kepala desa tidak semena-mena dalam mengakat dan memberhentikan RT dan RW.

"Kepala Desa jangan semena-mena, kita punya aturan, mari sama-sama kita tegakan aturan yang berlaku," ungkap Muamar, Kamis (04/02/2016).

(Ard)