INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anggota Komisi III DPRD Inhil H. Edi Sindrang angkat bicara soal polemik pro dan kontra pembangunan gedung baru kantor bupati Inhil yang sebelumnya direncanakan penerintah daerah.

Ketika wacana ini mencuat kepublik bahwa bupati wardan akan menggunakan APBD Inhil untuk membangun gedung yang dirancang akan menelan biaya sebesar 120 miliyar, langsung saja Bupati Kelapa mendapat kecaman dari publik.

Legislator dari partai Nasdem, Zulbahri dengan tegas menyatakan di media menolak keras rencana tersebut dengan alasan masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak.

Tidak ingin terjadi saling sudut menyudutkan, anggota DPRD dari partai Golkar H. EDI Sindrang mencoba untuk meluruskan. Edi termasuk orang yang sangat mengerti terkait rencana pembangunan itu digulirkan.

Edi menceritakan, bermula pada pertemuan yang dilaksanakan pada hari selasa, 25 agustus 2015 di hotel santika Primer, jalan Aipda K.S. Tubun Jakarta, pertemuan temu ramah ini bertajuk ekspos pembangunan indragiri hilir diantaranya membahas masalah pemekaran inhut, insel, pembangunan kantor bupati serta pembangunan jalan negara.

Acara ekspos ini dihadiri oleh Bupati Inhil, Sekda Inhil (plt), anggota DPRD Inhil, anggota DPRD Riau, anggota DPR RI asal Riau, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat Insel selatan, Edi Sindrang pun turut hadir salam acara tersebut.

Dari pertemuan itu pemerintah daerah Indragiri Hilir dijanjikan akan mendapat bantuan dana dari APBN untuk membangun gedung baru kantor bupati yang terbakar.

"Dalam pembahasan diacara itu telah di sepakati secara bersama atas pengajuan ini kepada DPR RI, dan selepas dari pertemuan itu sebelum keberangkatan pulang kami selaku peseta ekspos  yang mengajukan usulan sudah mengantongi garansi pengajuan pembangunan ini melalui dana APBN 2016 oleh komisi II DPR RI yang memberikan jaminan terkait maslah ekspos," ungkap Edi saat diwawancarai INHILKLIK.COM, Kamis (17/12/2015).

Namun sayangnya, harapan untuk mendapatkan dana pusat tersebut gagal. Karena pembangunan gedung itu dinilai penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah, Bupati Wardan memutuskan untuk menganggarkan melalui APBD murni Kabupaten Inhil selama tiga tahun.

Namun langkah mantan Kadisdik provinsi Riau ini tidak berjalan mulus, berbagai penolakan datang dari berbagai pihak serta menjadi topik hangat bagi masyarakat Inhil.

Gerakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Inhil (GMMPI) sempat mengultimatum akan menggerakan masa demontrasi untuk menolak rencana bupati tersebut, tapi akhirnya sepakat untuk berdialog secara tertutup dengan pihak Pemda.

Akhirnya, Kamis (17/12/2015) kepada Media Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan telah memutuskan untuk membatalkan sementara rencana pembangunan gedung kantor bupati yang sebelumnya akan dimasukan dalam APBD Inhil 2015.

“Sudah saya bicarakandengan TAPD soal pembatalan ini, karena banyak pertimbangan yang menjadi prioritas kita. Namun rencana ini tetap saya lanjutkan, saat ini sedang memikirkan solusi terbaik bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan dana APBN," kata Wardan kepada sejumlah awak media.

Kembali kepada Edi Sindrang, dirinya menyampaikan komitmenya untuk mendukung perjuangan bupati wardan untuk mewujudkan pembangunan gedung baru kantor bupati. Sejalan dengan Pemda, Edi menilai gedung tersebut masuk dalam kebutuhan yang prioritas, mengingatbanyak Dinas yang belum memiliki kantor yang memadai.

"Jika saja kantor bupati tidak pernah terbakar maka saya orang pertama yang akan menolak. Tetapi hari ini keadaan kita sangat minim tempat bagi pegawai untuk bekerja, maka wacana ini sangat saya respon baik," papar Edi.

Ditambahkan Edi, dengan sistem pelayanan satu atap yang nanti akan diterapkan Pemda, maka semua pelayanan publik bisa lebih efektif dan efesien. "Jika saya Bupati, saya akan tetap bangun gedung baru kantor bupati," pungkas anggota DPRD Inhil asal Dapil lima ini. (Ard/hb)