Kebutuhan Industri Kelapa Dalam Negeri Kurang, Besok 4 Kementrian Gelar FGD Kebijakan Ekspor Kelapa

Rabu, 01 Maret 2017

Aktivitas bongkar muat kelapa di Sungai Anak Serka, Kecamatan Gaung Anak Serka (GAS), Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dijadwalkan besok, Kamis (02/03/2017) bertempat di Garand Aquila Hotel, Bandung, Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) berteme 'Kebijakan Ekspor Kelapa'.

FGD tersebut digelar untuk menindaklanjuti isu kekurangan bahan baku kelapa bulat bagi industri pengolahan kelapa yang ada di dalam negeri.

Selain itu, FGD tersebut merupakan respon surat dari Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Ditjen Industri Agro Kementrian Perindustrian prihal tindak lanjut pembahasan tata niaga kelapa.

Informasi yang dirangkum Inhilklik.com, FGD tersebut akan dihadiri oleh empat kementrian, Kementrian Perdagangan, Kementrian Koordinator Bidang Pertanian, Kementrian Pertanian, dan Kementrian Keuangan.

FGD Kebijakan Ekspor Kelapa juga akan dihadiri para stakholder seperti beberapa pemerintah Provinsi dan Kabupaten dserah penghasil kelapa, Asosiasi Pengusaha Kelapa dan Asosiasi Petani Kelapa.

Baca Juga: Kebijakan Larangan Ekspor Kelapa Kepentingan Siapa?

Persatuan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) sebagai penyambung lidah petani kelapa di Indonesia akan menolak wacana kebijakan ekspor kelapa karena dinilai tidak berpihak kepada kepentingan petani kelapa.

"Seharusnya industri tidak meminta pelarangan ekspor tetapi bagaimana menata harga kelapa yang lebih baik dan memikirkan pertambahan nilai produksi turunan kelapa agar bisa mengangkat harga jual kelapa," ungkap Ketua Perpekindo, Muhaemin Tallo kepada Inhilklik.com, Rabu (01/03/2017).

Ditambahkan Muhaemin, Perpekindo tidak akan berubah pendirian dan tetap menolak pelarangan ekspor kelapa bulat sebagai penyeimbang harga industri lokal.

"Petani kelapa di indonesia ada 6  juta jiwa lebih (sumber dari statistik perkebunan), kalau punya anggota keluarga 4 orang lebih dari 24 juta jiwa akan mengalami dampak lansung dari harga kelapa pemerintah harus mempertimbangkan itu," papar Muhaemin yang besok juga akan hadir di acara FGD tersebut. (Ard)