INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Ketua DPRD Indragiri Hilir (Inhil) Dani M Nursalam yang gencar dengan selogannya 'Bergerak Cepat dan Tepat', mengharapkan agar keterlambatan pengesahan APBD tahun 2017 tidak lantas membuat pelaksanaan program pembangunan ikut terlambat.

"Sudahlah pengesahan APBD terlambat, jadi jangan lagi ada lagi keterlambatan dalam pelaksanaan di lapangan," kata Dani.

Hal itu lanjutnya bisa dimulai dengan perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan di lapangan agar masyarakat bisa tahu program unggulan yang dikerjakan pemerintah.

Dani juga mengatakan, Pemerintah daerah terdiri dari Ekskutif dan Lagislatif yang saling bermitra, tentunya dalam kesempatan kedepan untuk mempercepat proses pembangunan ada peran DPRD.

"Seperti biasa akan dilakukan Rapat Dengar Pendapat,  mempertanyakan kepada opd,  bagaimana persiapan OPD dalam mempersiapkan pekerjaan," ujar Dani.

Terutama, lanjutnya untuk program yang pekerjaannya membutuhkan waktu lama. "Butuh secara teknis khusus, kami minta itu diprioritaskan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Dani juga mengapresiasi keterbukaan dari Wakil Bupati yang pada Rapat Paripurna Pengesahan Dewan. Dimana, Wabup bukannya alergi dengan keterbukaan, namun malah seolah-olah minta Dewan untuk mengawasi dan jika perlu memberikan teguran kepada pihak ekskutif.

"Namun itu kan personal Wabup yang terbuka. Namun yang jadi persoalan, selama ini dewan sudah melakukan fungsi pengawasan seperti dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satker yang menjadi ujung tombak pemerintahan. Namun, ada sebagian Satker yang menganggap kritikan dan masukan yang disampaikan sebagai angin lalu," katanya.

Namun, Dani juga mengatakan bahwa keacuh-acuhan yang ditunjukkan bukan dilakukan oleh semua Satker. "Ada Satker yang betul-betul menerima masukan yang kami sampaikan, tidak semua yang menganggap angin lalu," kata Dani. (yan/drc)