INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Banyaknya konflik lahan di Kabupaten Indragiri Hilir antara masyarakat dan perusahaan menarik perhatian dari banyak kalangan.

Tak terlepas kinerja pemerintah pun dalam menangani kasus-kasus yang bermunculan menjadi sorotan publik.

Pemerintah yang dinilai paling bertanggung jawab atas penerbitan-penerbitan perizinan dinilai lemah dan tidak berdaya ketika dihadapkan pada kepentingan korporasi.

Seperti yang diungkapkan Ketua DPD Perhimpunan Pemuda Riau (PPR) Kabupaten Indragiri Hilir, Pirman.

Disampaikan Pirman, banyak hal yang menjadi titik lemah pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan di Inhil. Hingga saat ini masih banyak kasus-kasus yang masih ngambang dan belom ada titik terangnya.

"Banyak sekali kasus lahan yang mencuat tapi belum ada nampak kerja nyata pemerintah dalam menyelesiakannya," ungkap Pirman, Selasa (20/10/2015).

Ditambahkan pengurus KNPI Inhil ini, Ia sangat menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas ketika perusahaan bertindak semena-mena dan tidak menghargai instistusi pemerintah.

Beberapa kali pemerintah berbicara dimedia yang mengatakan perusahaan telah melecehkan pemerintah dan tidak kooperatif, namun lagi-lagi hal itu terulang dalam beberapa kasus.

Seperti yang baru-baru ini pihak PT Indogreen Jaya Abadi (IJA) yang besengketa dengan warga Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra mangkir saat dipanggil untuk hearing oleh Pemda Inhil.

"Mereka (Pemerintah) sadar telah dilecehkan oleh perusahaan, tapi tidak ada tindakan tegas. Yang jelas kita meminta kepada pemerintah tegas menyikapi ini dan jangan lebay, yang masyarakat butuhkan sekarang ini adalah extion dan kerja kongkrit," pungkas Presma Unisi Transisi Ini. (Ard)