INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk melakukan uji publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan yang selama tiga periode belum juga terselesaikan.

"Karena mungkin banyak yang dinilai tidak relevan, dan bahkan RUU yang lalu itu dinilai terlalu mengekang, mengatur dan menata budaya terlalu sedikit, padahal kita perlu mengembangkan dan melestarikan budaya," kata Pimpinan rombongan Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih di Menara Lancang Kuning Kompleks Perkantoran Gubernur Riau, Kamis (6/5/2017).

Karena itu, lanjut Abdul Fikri Faqih, RUU sekarang dinamakan sebagai Pemajuan Kebudayaan yang terekspresi dan tereksplorasi di dalam pasal-pasal yang ada.

Kunjungan kali ini merupakan langkah akhir dalam perumusan RUU Pemajuan Kebudayaan. Uji publik ini dilakukan di dua provinsi yang dipilih yaitu di Provinsi Riau dan Yogyakarta.

"Sebelumnya kita tentu berdiskusi panjang juga dengan komunitas budaya dan pemangku kepentingan dalam kebudayaan ini," kata dia.

Hasil dari uji publik ini nantinya akan dilaporkan ke tim perumus dan sinkronisasi yang kemudian akan dilaporkan juga ke Komisi X DPR RI untuk dilakukan rapat kerja dengan kementerian terkait dan setelahnya diusulkan ke Badan Musyawarah DPR RI untuk diparipurnakan.

"Kita tidak lagi menunda ini, jadi bukan periode yang akan datang, mudah-mudahan di periode ini RUU Pemajuan Kebudayaan akan disahkan," katanya.

Pertemuan Pemprov Riau dengan Komisi X DPR RI diterima oleh Asisten I Setdaprov Riau, Ahmad Syah Harrofie, Plt Kepala Dinas Kebudayaan Yoserizal dan Ketua DPH Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar.

Selain itu hadir juga pelaku kebudayaan di Riau diantaranya hadir budayawan seperti Fakhrunnas MA Jabbar, TGH Syafruddin Sei. Gergaji, Taufik Ikram Jamil, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol dan perwakilan dari beberapa perguruan tinggi dan pelaku/praktisi budaya lainnya. (rbc)