INHILKLIK.COM, BENGKALIS - Kalangan pelaku usaha, terutama pengadaan barang dan jasa berharap kepada Bupati Bengkalis agar mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun. Hal itu terkait dengan adanya kemungkinan rasionalisasi anggaran untuk anggaran tahun 2017 ini.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Bengkalis Fitra Budiman SH mengatakan, rasionalisasi yang akan dilakukan tahun 2017 tampaknya bukan sebatas isu belaka, tapi kemungkinan besar akan terjadi.

“Persoalan rasionalisasi APBD jangan sampai mengorbankan rekanan pengadaan barang dan jasa, seperti tahun 2016. Oleh karena itu kebijakan bupati Bengkalis soal pemangkasan anggaran ditunggu, karena rasionalisasi harus dilakukan dari sekarang jangan sampai menunggu APBD Perubahan,” harap Fitra Budiman, Rabu (3/5/2017).

Dikatakan, apabila rasionalisasi baru dilakukan pada APBD Perubahan, tentu akan terjadi lagi tunda bayar terhadap rekanan pengadaan barang dan jasa, karena pada akhir tahun anggaran yang melakukan terminj adalah rekanan. Kemudian tentu akan menimbulkan reaksi dari pelaku usaha pengadaan barang dan jasa, dan dalam hal ini jangan sampai bupati yang disalahkan.

Seharusnya ulas pria disapa Budi ini, dengan mengurangi kegiatan baik belanja langsung dan tidak langsung dengan member tanda bintang di APBD, tentu OPD dapat menentukan sikap kegiatan mana saja yang dapat dilelang atau dilaksanakan. Apalagi pengurangan 20 persen dari Rp 3,6 triliun APBD Bengkalis tahun ini berarti sekitar Rp 700 milyar.

“Jangan sampai rasionalisasi dilakukan diakhir tahun. Karena imbasnya nanti bupati dan tentunya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerja proporsional dan professional. Karena setiap kebijakan pembangunan dan keuangand aerah muaranya akan ke bupati, dan jangan sampai kepala daerah yang diperslaahkan,” ujarnya lagi. [hrc]