INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Indagiri Hilir yang serentak dengan Pemilihan Gubernur Riau 2018 terancam tidak maksimal, karena minimnya anggaran disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Menurut Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Fitri Heriyanti, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Pemkab Inhil membahas terkait anggaran tersebut.

"Pemkab Indragiri Hilir sudah bersedia menganggarkan dalam APBD, jumlahnya Rp2 miliar. Namun dipastikan Panwas Pilkada tidak bisa bekerja maksimal melakukan pengawasan, jika anggaran minim," kata Fitri Heriyanti, kemarin.

Walaupun Pemkab Inhil rencananya, lanjut Fitri, akan mengalokasikan lagi dana dalam APBD munri 2018, namun masih kurang. Sejauh ini kebutuhan anggaran mencapai Rp5 miliar.

"Meski belum terakomodir seluruh kegiatan pengawasan. Dipastikan pengawas tidak akan mogok melakukan pengawasan, tetapi hanya akan bekerja sesuai anggaran," lanjutnya.

Fitri menyatakan jika anggaran tidak cukup, pengawasan tidak akan bisa dilakukan secara menyeluruh dan akan mencederai kualitas Pilkada.

"Kebutuhan anggaran pengawasan disusun atas perintah Undang-undang dan regulasi sesuai dengan kebutuhan dasar dan item pokok pengawasan tahapan Pilkada," beberanya. (rtb)