INHILKLIK.COM, SELAT PANJANG -  Kata sepakat itu diambil, selama Ramadan semua tempat hiburan di Kabupaten Kepuluan Meranti, Riau, "puasa" alias tutup selama sebulan penuh.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordimasi (Rakor) antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti  dengan instansi terkait, pengusaja dan Ormas, di ruang rapat Melati, Kantor Bupati Meranti, Rabu (10/5/2017).

Tampak hadir dalam Rakor yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, H. Said Hasyim, Asisten I Sekdakab. Meranti Azza Fahroni, Asisten III Sekdakab. Meranti H. T. Akhrial, Ka. Kanwil Departemen Agama Kepulauan Meranti, Perwakilan Polres Kepulauan Meranti, Dandim, Kadis Perhubungan, Kakan Satpol PP Meranti, Perwakilan Syahbandar, Perwakilan PLN, Pihak Disperindag Meranti, Perwakilan MUI, Para Camat dan lainnya.

"Rapat ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban jelang Ramadhan dan Idul Fitri, kita berharap umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan damai dalam suasana kerukunan antar umat beragama," ujar Said Hasyim.

Dalam Rakor itu, perwakilan rapat menyepakati semua tempat hiburan malam selama Ramadan akan ditutup selama 1 bulan penuh, untuk memastikan hal itu berjalan Tim Yustisi yang dikomandoi Satpol PP Kepulauan Meranti akan melakukan razia kos-kosan dan losmen yang tak berizin.

Razia ini selain untuk pendataan penduduk juga untuk memastikan tidak terjadi praktek prostitusi dan asusila selama Ramadan.

Selain itu, Said Hasyim juga mengintruksikan, meski dalam suasana ibadah puasa, namun segala bentuk pelayanan, khususnya dari ASN kepada masyarakat jangan sampai terkendala.

Tak kalah penting tingkat kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako) yang diprediksi akan meningkat saat moment tersebut, dapat terpenuhi sehingga lonjakan harga dapat ditekan.

"Meski dalam suasana ibadah pelayanan masyarakat tetap diberikan secara optimal. Begitu juga ketersediaan Sembako ditambah daging bisa terpenuhi," ungka Said Hasyim.

Dalam rangka menjamin kondisfitas dan kenyamanan umat Islam beribadah, juha ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pemda berkoordinasi dengan instansi terkait. Seperti Kepolisian, TNI, pengusaha angkutan darat dan laut, serta Ormas. (sc)