Anggota DPRD Inhil, Iwan Taruna saat berphoto dengan masyarakat Desa Sialang Panjang

INHILKLIK.COM, SIALANG PANJANG - Masyarakat diminta mengawasi proyek pembangunan yang masuk ke wilayah mereka, sehingga pekerjaannya tidak dilakukan 'asal jadi'. 

"Ketika mendapatkan pembangunan infrastruktur di desa, masyarakat harus saling mengawasi pekerjaannya agar tidak asal-asalan dan sesuai dengan spek. Kalau tidak diawasi maka masyarakat desa juga yang rugi," ungkap Iwan Taruna ST, anggota DPRD Inhil asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat menggelar reses masa persidangan II di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Senin (10/8/15). 

Politisi daerah pemilihan 1 ini menambahkan, pengawasan ini harus dilakukan mengingat susahnya mendapatkan anggaran APBD 2015 yang hanya berjumlah Rp. 1,8 triliun. Sementara peningkatan APBD Inhil setiap tahunnya sangat minim, sedangkan anggaran sebesar ini harus dibagi untuk seluruh kecamatan yang ada di Inhil. 

Apa lagi Inhil adalah satu-satunya kabupaten terluas di Provinsi Riau yang belum dimekarkan, sehingga anggaran yang terbatas ini tentu saja tidak mampu mengakomodir semua pembangunan yang ada di desa-desa. 

"Kegiatan yang diakomodir oleh APBD sangat minim sekali. Kalau melihat daftar di Musrenbang Inhil setiap tahun, hampir 400 triliun total anggaran yang diusulkan daerah untuk kegiatan pembangunan. Sementara APBD Inhil setiap tahun hanya mencapai Rp 1,8 triliun," sebut IT, biasa ia dipanggil. 

Total APBD yang kecil tersebut dan luas daerah Inhil ini tentu jauh dari harapan untuk mencukupi permintaan pembangunan. (*)


Source: Riauterkini.com