INHILKLIK.COM, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) sebagai politisi senior Partai Golkar menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) adalah tindakan yang harus dilakukan atau tidak bisa ditawar-tawar lagi. Memilih pimpinan baru yang bersih adalah jalan keluar mengembalikan citra positif partai yang diharapkan akan segaris lurus dengan peningkatan elektabilitas partai.

"Setiap hari diberitakan (kasus hukum Ketua Umum Golkar), otomatis itu pasti imejnya (partai) negatif. Imej Golkar negatif itu tercermin daripada tadi itu, surveinya (elektabilitas) yang menurun. Caranya (meningkatkan elektabilitas) ialah pimpinannya harus bersih. Ini ada masalah harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata JK, Selasa (28/11).

Menurut JK, Munaslub harus segera dilakukan bulan Desember 2017, dan tidak terpengaruh pada sudah ada atau belum putusan praperadilan yang diajukan oleh Ketua Umum (Ketum) Setya Novanto atas penetapan tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian (Ketum Golkar). Sesuai dengan apa yang disetujui di dalam pleno kan kalau sudah praperadilannya kalah atau tidak, boleh bilang karena ini pasti ada munaslub lah," ujarnya.

Dalam pandangannya, nama Ketum Golkar sudah jelek, sehingga Munaslub guna memilih pimpinan baru wajib dilakukan segera. Sedangkan, praperadilan mengadili proses hukum, sehingga tidak berkaitan dengan proses politik dalam partai.

"Nama ini (Novanto) sudah jelek, kan praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Jadi prosesnya bisa saja katakanlah dia (Novanto) menang tapi orang tetap berpikir bahwa ada masalah," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, KPK kembali menetapkan Setya Novanto yang merupakan Ketum Golkar dan Ketua DPR RI, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Status tersangka yang untuk kedua kalinya tersebut dianggap merusak citra partai Golkar. Untuk itu, banyak yang mendorong digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) guna memilih pemimpin baru.

Namun, melalui suratnya Novanto meminta agar keputusan partai Golkar menunggu hingga permohonan praperadilannya diputuskan. Demikian juga, ia meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak memproses dirinya sampai adanya putusan praperadilan.

Rapat Pleno Golkar memang memutuskan untuk menunggu putusan praperadilan yang diajukan Novanto. Meskipun, dorongan segera dilakukan Munaslub banyak dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar.
 

Sumber: Suara Pembaruan