Ilustrasi (Internet)

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Untuk menghindari pungutan liar merajalela di dunia pendidikan. Ketua lembaga swadaya masyarakat Perjuangan Anak Negeri, Firmansyah meminta pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir, melalui dinas terkait untuk lebih mempererat pengawasan hingga ke pelosok desa.

Hal ini ia tekankan agar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir tidak lagi harus dibuat resah atas tingkah laku pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merais keuntungan, khususnya pada saat proses penerimaan siswa.

“Jangan sampai akibat adanya pungutan liar, banyak masyarakat yang menjadi ragu, bahkan tidak jadi menyekolahkan anaknya,”ungkpanya, Jumat (26/06/2015).

Oleh karena itu, perlu pengawasan yang lebih intens dari pemerintah daerah melalui dinas terkait yakni, Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil. Tidak hanya di Kota saja pengawasan dilakukan, tapi hingga ke pelosok desa.

“Yang rentan terjadinya pungli itu, biasanya di daerah pedesaan. Karena pengawasan pemerintah daerah masih kurang di sana, sehingga itu menjadi peluang untuk terjadinya pungli,” sebutnya.

Apalagi, sambung Firman, dengan kehadiran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), tentu pengeluaran di sekolah sudah terbantu, jadi tidak perlu lagi harus membebankan kepada masyarakat. (Aditya)