Ilustrasi/Net

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dinas Pendidikan kabupaten Indragiri Hilir di minta untuk transparansi terhadap media pers. Sikap yang ditunjukkan oleh sekretaris Dinas Pendidikan yang terkesan menolak saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan dinilai sebagai sikap yang tidak pada tempatnya dilakukan oleh seorang abdi negara.

Hal tersebut disampai oleh ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan anak Negeri, Firmansyah Saini, Jumat (12/6). Menurutnya, seorang pejabat harus menginformasikan kepada masyarakat tentang program yang mereka kerjakan.

“Media pers merupakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, jadi para pejabat harusnya senang karena itu membantu mereka untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Firman ini.

Apalagi, tambahnya, kejadian eksodus guru dari desa ke kota yang terjadi beberapa bulan lalu sempat menarik perhatian yang cukup besar dimasyarakat. Jadi, saat ini masyarakat menunggu-nunggu apa langkah terbaik yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya.

“Komisi IV DPRD sudah memanggil instansi terkait dan mengeluarkan rekomendasi agar disdik maupun BKD Inhil untuk meninjau kembali serta mengembalikan setiap guru yang dipindahkan kesekolah asalnya,” katanya.

Yang ditunggu-tunggu masyarakat saat ini adalah kejelasan, apakah  rekomendasi Komisi IV DPRD tersebut dilaksanakan oleh Disdik dan BKD atau tidak. “Itu saya kira poin pentingnya. Jika memang dilaksanakan, informasikan kepada masyarakat agar semuanya jelas,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Rabu (10/6) lalu, sejumlah awak media mencoba mendatangi Dinas Pendidikan Inhil untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Sayangnya, kedatangan awak media sia-sia karena Kadisdik inhil, Helmi d tidak berada di tempat, sedangkan sekretaris Disdik, M Hatta terkesan enggan berbicara dan menolak saat ingin diwawancarai. (Aditya)