INHILKLIK.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo angkat bicara terkait revisi UU MD3 yang saat ini menjadi polemik di masyarakat. Jokowi sebenarnya mempunyai hak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) yang dapat membatalkan revisi UU MD3 itu. Namun, Jokowi enggan melakukan hal tersebut.

Jika ada pihak yang tidak setuju, Jokowi meminta agar mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya kira tidak sampai ke sana ya (penerbitan perppu). Kalau tidak setuju silakan berbondong-bondong ke MK untuk di-judicial review," kata Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu petang, 21 Februari 2018.

Saat ini, Jokowi memang telah menerima revisi UU MD3 yang telah disetujui oleh DPR. Namun, hingga saat ini revisi UU tersebut belum ditandatangani.

"Sampai saat ini memang sudah ada di meja saya, tetapi belum saya tanda tangani, karena saya ingin agar ada kajian, apakah ditandatangani atau tidak," ujarnya.

Menurut Jokowi, sebenarnya ditandatangani atau tidak revisi UU tersebut, tidak akan banyak membawa pengaruh. Karena, jika tidak ditandatangani, secara otomatis revisi UU tersebut akan berlaku setelah 30 hari disetujui.

"Jadi memang saya tanda tangani atau tidak saya tanda tangani, sebetulnya juga sama saja. Jadi ini saya tanda tangani nanti masyarakat menyampaikan, wah itu saya mendukung penuh, tidak saya tanda tangan juga itu berjalan. Jadi ini masih dalam pengkajian," ujarnya.

Jokowi juga memahami dinamika yang saat ini ada di masyarakat terkait revisi UU MD3 tersebut. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak. Namun, yang terpenting, menurut Presiden, agar jangan sampai kualitas demokrasi di Indonesia menurun dengan adanya UU tersebut.

"Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika kok dicampur aduk, ada yang mengatakan politik sama hukum kok dicampur aduk ya. Itu pendapat-pendapat yang saya baca, yang saya dengar di masyarakat dan saya kira kita semua tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi," kata Jokowi.

 

 

viva.co.id