INHILKLIK.COM, JAKARTA - Kabar permintaan tujuh kursi menteri Prabowo sebagai syarat jadi cawapres Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu berlebihan.

Sebab, jika ditimang, uang Rp16 triliun akan jauh lebih menguntungkan ketimbang tujuh kursi menteri di pemerintahan.

Demikian dikatakan pengamat politik Said Salahuddin Said saat dihubungi JPNN.com, Jumat (20/4/2018).

Said sendiri tak meragukan pemberitaan Asia Times tentang kabar tersebut.

Namun, ia dengan tegas meragukan kebsahan sumber informasi yang kemudian dilansir Asia Times itu.

“Saya agak ragu soal permintaan tujuh kursi menteri, karena kalau sudah ada angka menggambarkan sudah good will atau lampu hijau dari Prabowo,” bebernya.

Sementara, lanjutnya, kabar itu sendiri mendapat bantahan dari kubu Partai Gerindra.

Sebab, akan menjadi kerugian sendiri bagi mantan menantu Presiden Soeharto itu.

“Prabowo bisa saja dianggap tak konsisten dengan perjuangannya,” tambahnya.

Hal lain yang mendasari keabsahan sumber informasi tersebut adalah belum adanya sikap setuju dari kubu Jokowi.

Karena, ia menilai permintaan tujuh kursi menteri itu terbilang sedikit sebagai kompensasi Prabowo mau jadi cawapres Jokowi.

Jika memang kubu Jokowi merasa yakin bakal menang, maka pasti akan langsung menyetujui syarat yang diajukan Prabowo.

“Menteri itu kalau tidak salah 34 orang. Tujuh kursi itu berarti cuma sekitar 20 persen. Kecil sekali itu kalau memang ada kepastian menang,” urainya.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) itu menjelaskan, peran wakil presiden dalam sistem persidensial sangat kecil.

Sebab wapres hanya menggantikan posisi presiden di saat tertentu atau melaksanakan tugas yang diberikan presiden.

“Kalau hanya sebagai ban serep, lalu cuma dapat jatah tujuh kursi, saya kira itu kecil sekali,”

“Malah lebih menguntungkan menurut saya rumor yang menyebut-nyebut ada tawaran Rp16 triliun ke Prabowo,” pungkas Said.

Sebelumnya, kabar itu sendiri dibantah keras Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Fadli menegaskan, ketua umumnya itu sama sekali tak berniat dengan posisi cawapres. Hanya capres saja.

Sebelumnya, media Asia Times mengabarkan bahwa Luhut dan Prabowo telah bertemu sebanyak tiga kali.

Dalam pertemuan terakhir 6 April 2018, pertemuan itu sebagai upaya menduetkan Jokowi dengan Prabowo.

Namun, Luhut menolak tawaran yang diajukan oleh Prabowo langsung.

Prabowo, dalam informasi tersebut, bersedia jika diberikan mandat memegang militer dan tujuh kursi menteri.