INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/ kota dijanjikan akan mendapatkan bantuan dana hingga Rp 100 miliar dari pemerintah pusat. Penambahan bantuan dana tersebut rencananya direalisasikan pada 2016 mendatang.
Hal itu dikatakan Bupati Inhil setelah mendapatkan sinyal dari Pemerintah Pusat usai melaksanakan Musrenbang Nasional beberapa waktu lalu.
"Ini baru kemungkinan, karena Presiden pernah memberi sinyal bahwa Kabupaten/Kota kemungklinan akan diberikan dana tambahan sebesar seratus miliar rupiah itu," ujar Bupati Wardan baru-baru ini.
Dikatakan Wardan, Inhil adalah termasuk salah satu Kabupaten yang akan menerima kucuran dana tersebut. Wardan berharap apa yang direncanakan pemerintah pusat hendaknya dapat terealisasi pada tahun 2016 nanti.
Musrenbangnas 2015 bertema "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas". Turut hadir dalam pembukaan Musrenbangnas, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta menteri-menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga negara, serta para gubernur dan bupati/wali kota.
Dijelaskan Wardan, seperti janji Presiden beberapa waktu lalu, pemberian dana tersebut dimungkinkan tidak akan merata pada tiap Kabupaten/Kota, namun bisa bervariasi pada tiap Kabupaten/kota yang ada di Indonesia.
"Jadi kata Presiden, memang dana itu akan diberikan, tapi tidak semuanya pada angka Rp 100 miliar. Karena kalau kita lihat, tahun 2016 direncanakan belanja transfer ke daerah meningkat Rp 106 triliun. Oleh sebab itu, upaya tambahan dana kabupaten/ kota sebesar Rp 100 miliar tersebut, kata Presiden, harus kita lakukan secara hat-hati," ujar Wardan menirukan janji Presiden Joko Widodo.
Seperti yang pernah dijelaskan Presiden kepada kepala daerah, penambahan dana tersebut akan didasarkan pada beberapa aspek. Salah satu aspek itu ialah terkait indikator tata kelola.
"Baik audit BPK, indeks korupsi, penyerapan anggaran, kemudian indikator pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar," kata Bupati Wardan menirukan penjelasan dari pemerintah pusat. (Halloriau)