INHILKLIK.COM, JAKARTA – Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan pihak Polda Metro Jaya. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman meminta pertanggungjawaban administrasi terkait kebijakan penembakan pada 11 pelaku kejahatan jalanan atau street crime.

Sayangnya, dalam pertemuan tersebut, Polda Metro Jaya tidak dapat memberikan berkas-berkas yang diminta.

Demikian disampaikan Anggota Ombudsman RI, Adrianus E. Meliala,dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/8/2018).

“Kami kecewa. Kami minta dari siapa yang kena tindakan tegas atau bahkan tewas, lalu siapa petugasnya, surat perintahnya apa, berita acara penembakannya gimana, hasil visummya gimana, sampai bicara yang meninggal, apa sudah pelepasan dari polisi atau gimana,” paparnya.

Menurut Adrianus, sikap tidak responsif polisi dapat menimbulkan persepsi adanya indikasi extra judicial killing dari kebijakan penembakan terhadap pelaku kejahatan.

Bahkan, dalam pertemuan tersebut mereka tidak dapat memastikan berapa jumlah korban secara pasti.

“Polisi tidak bisa kasih datanya, jadi kayaknya seingatnya saja. Kalau sudah siap, Polri tidak perlu menunggu humas,” ujarnya.

Karena itu, Ombudsman akan  menjadwalkan kembali pertemuan kedua pada Rabu pekan depan (8/8/2018).

Hal itu dilakukan untuk meminta kelengkapan administrasi sebagai bukti tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur.

“Sangat disayangkan, perwakilan dari Polda Metro Jaya enggan berkomentar sepatah kata pun seusai pertemuan,” ungkapnya.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi sampai tidak siap seperti itu. Jangan-jangan benar dugaan terjadi extra judicial di luar prosedur yang ada,seolah-olah hanya mengikuti perintah atasan,”tandas Adrianus.

Sebagaimana diketahui, operasi kewilayahan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap pelaku street crime jelang pelaksanaan Asian Games telah menewaskan 11 pelaku kejahatan.

Mereka ditembak mati atas dugaan melakukan kejahatan jalanan seperti jambret dan begal. (pojoksatu)