Yusuf Said (Foto: detikriau.org)

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Kecewa dengan pemotongan anggaran di Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Inhil dikarenakan adanya pengurangan DBH, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Inhil meminta Disbun lebih baik di bubarkan saja.

Hal tersebut diungkapkan oleh Yusuf Said, salah seorang anggota DPRD Inhil, senin (27/4/15). Menurutnya, pemotogan anggaran yang terjadi merupakan bentuk ketidak seriusan Pemkab Inhil untuk menyelemakan perkebunan kelapa rakyat.

“Semulanya, anggaran yang dimiliki oleh Disbun Inhil hanya 40 milyar, dengan adanya pemotongan akibat DBH maka sebanyak 10 milyar, berapa lagi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kebun rakyat,” Ungkap Yusuf.

Menurutnya selama 3 tahun belakangan ini perkebunan kelapa memang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Hal itu menyebabkan kerusakan perkebunan kian hari semakin parah, padahal kebun kelapa merupakan jantung perekonomian Masyarakat.

Kerusakan kebun kelapa di inhil saat ini menurutnya sudah sangat kompleks. Masalah kebun kelapa saat harus segera diatasi dengan membangun tanggul, membuat pintu klep, normalisasi parit dan peremajaan kelapa yang membutuhkan anggaran yang besar.

“Dan anggaran yang sedikit itu juga dipangkas pula oleh pemerintah. Dimana keberpihakan pemerintah saat ini kepada rakyat, lebih baik Disbun dibubarkan saja daripada keberadaannya seperti tiada,” sebutnya.

Yusuf Said juga mengatakan Bupati jangan bangga disebut sebagai Bupati kelapa jika kenyataannya kepeduliannya terhadap kelapa seperti ini. “Tidak pantas disebut bupati kelapa jika kelapa rakyat tidak diselamatkan,”Tutupnya. (Aditya)