INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Anjloknya harga kelapa ini mendapat kritik tajam dari Perhimpunan Anak Parit Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah disebut hanya disibukakan soal kekuasaan karena sudah banyak gerakan dilakukan mahasiswa dan masyarakat terkait memperjuangkan harga kelapa namun tidak ada langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah terkait peningkatan harga kelapa.

Perhimpunan Anak Parit Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan, Petani hanya diberi arahan untuk membuat home industri, padahal petani tidak mengerti soal demikian dan hanya paham sampai trip kelapa panen dan siap untuk dijual.

"Pemerintan jangan tidur soal anjloknya harga kelapa hari ini di negri hamparan kelapa, seharusnya pemerintah menjadi orang tua kandung dari rakyatnya mampu berbicara soal kelapa di kementrian perdagangan republik indonesai untuk meningkatkan harga kelapa di inhil," kata Andi Darma Taufik, Ketua Perhimpunan Anak Parit Kabupaten Indragiri Hilir dalam rilisnya yang diterima Infoinhil.com, Rabu (14/11/2018).

"Sampai hari ini yang kami pahami bahwa pemerintah inragiri hilir tidak pernah terbuka soal penentuan harga kelapa dari mana ukuran penentuan harga kelapa yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Inhil," tambahnya.

Disebutkannya lagi, Kabupeten indragiri hilir salah satu daerah penghasil kelapa terbesar diindonesia dan dunia dengan hamparan luas area perkebunan kelapa tahun 2017 dengan total 440.821. Sekitar 70% persen penduduk Indragiri hilir - Riau adalah petani dan mengantungkan hidup dari hasil pertanian kelapa.

Harga kelapa rakyat dalam satu tahun terakhir ini terus mengalami penurunan yang siknifikan dan daya beli masyarakat menurun sehingga berdampak sistemik terhadap prekonomian Indragiri Hilir - Riau kedepan dan angka kemiskinan Indragiri hilir - Riau bisa meningkat menjadi dua digit.

"Ironisnya daerah yang terkenal dengan hamparan kelapa terluas di dunia dan masih tersimpan di memory masyarakat Inhil kita pernah menjadi tuan rumah hari kelapa internasional 2017, pada akhirnya ini hanya jargon belaka yang kita dapat, karena pemerintah kabupaten tidak melihat ini sebagai potensi yang mampu menelurkan regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada petani kelapa yang yang ada di indragiri hilir," tandasnya. (*)

 

(Sumber: Infoinhil.com)