INHILKLIK.COM, ROKAN HULU - Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2017, Roy Roberto, dituntut selama tujuh tahun enam bulana penjara. Ia dinilai tebukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana pnerangan lampu jalan. Ia juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta, sub sidr tiga bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp635 juta, jika tidak diganti maka diganti dengan penjara selama tiga tahun.

Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Sugandi SH, pada persidangan yang digela di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Selasa (26/2/2019). Selain Roy Roberto, Jaksa Penuntut Umum juga menuntut bendahara Dinas Perhubungan, Oktaviani, selama enam tahun penjara dan denda sebesa Rp200 juta, sub sider tiga bulan kurungan.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menilai, kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tinbdak Pidana Korupsi.

Untuk diketahui, Perbuatan kedua terdakwa dilakukan pada Januari hingga Desember 2017 lalu. Ketika itu Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu menganggarkan dan sebeaar Rp2,9 miliar untuk pembayaran penerangan lampu jalan umum.

Pada bulan Januari hingga April, PLN Wilayah Riau Kepri.mengajukan tagihan pembayaran dengan total Rp1,25 miliar. Berdasarkan tagihan tersebut kemudian kedua terdakwa mengajukan tambahan uang persediaan ke Bendahara Umum. Terdakwa juga memalsukan tandatangan PPK.

Uangbkemudian dicaorkan le rekening bendahara Dinas Perhubungan. Uang ini kemudian sebagian dibayarkan untuk pembayaran tagihan dan sebagian lagi untuk pembayaran kegiatan lain.seperti uang makan minum, pembelian ATK dan lainnya.

Pada Mei dan Juni, terdakwa kembali mengajukan panambahan uang persediaan. Uang kemudian dibayar untuk tagihan. Dalam pembayaran terdapat selisih. Untuk membuat pertanggungjawabannya, terdakwa membuat bukti-bukti palsu.