INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Ribuan guru SD dan SMP bersertifikasi di Kota Pekanbaru kembali berencana menggelar aksi unjuk rasa atau demo akbar mulai Senin besok, 8 April 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Raja Ira salah seorang perwakilan guru SD dan SMP bersertifikasi di Kota Pekanbaru usai batalnya pertemuan dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hari ini, Kamis 4 April 2019.

"Sikap kita akan kembali turun ke jalan. Insyallah Senin demo akbar akan kita laksanakan," ujarnya saat dikonfirmasi bertuahpos.com.

Lanjut Ira, aksi unjuk rasa bisa saja berlangsung lama jika Pemko Pekanbaru tak kunjung merevisi Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019. Bahkan guru-guru sepakat akan memboikot pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP sederajat pada tanggal 22 April 2019 mendatang.

"Ini sudah puncaknya. Selama ini kita telah diinjak-injak. Kawan-kawan juga sepakat blokir Ujian Nasional (UN) jika tuntutan kita masih tidak didengar Pemko Pekanbaru. Ini bisa jadi bencana nasional," ungkapnya.

Ira menambahkan, aksi unjuk rasa ini juga menunjukkan perjuangan guru-guru sertifikasi untuk mendapatkan haknya tidak berhenti begitu saja.

"Segala cara akan kita lakukan. Kita juga akan lakukan asi sweping ke sekolah-sekolah saat pelaksanaan aksi unjuk rasa mendatang seperti demo beberapa waktu lalu. Tapi saya rasa besok teman-teman akan turun semuanya karena sudah jelas," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, hingga saat ini guru sertifikasi masih meminta agar Perwako Nomor 7 Tahun 2019 direvisi. Perwako tersebut dianggap merugikan karena disebutkan guru sertifikasi tidak lagi berhak menerima tunjangan TPP.

Sementara meski telah didesak, hingga saat ini Walikota Pekanbaru Firdaus masih bersikukuh tidak merevisi Perwako Nomor 7 Tahun 2019. Orang nomor satu di Pekanbaru tersebut mengklaim Perwako Nomor 7 Tahun 2019 telah dibuat berlandaskan peraturan yang ada.