INHILKLIK.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kerap menuding draf APBD DKI 2015 yang disetujui Pemprov dan DPRD DKI mengandung "anggaran siluman". Namun, temuan serupa ternyata juga didapat oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di draf APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Temuan tersebut berupa, adanya item anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk lima perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Badan anggaran DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengungkapkan, draf APBD versi Ahok yang diklaim bebas anggaran siluman lantaran menggunakan sistem e-budgeting. Nyatanya, kata dia, terdapat anggaran di APBD yang tidak pernah masuk dalam pembahasan dan disetujui Banggar DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Ini ada beberapa permasalahan yang mungkin kita alami. Inilah yang dibilang anggaran 'siluman' itu," kata Prasetio, usai rapat tertutup Banggar, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Politisi PDIP itu menjelaskan masuknya salah satu anggaran PMP untuk PD Dharma Jaya memastikan adanya "anggaran siluman" versi Ahok. Padahal saat rapat dengan TAPD, DPRD tidak pernah menyetujui anggaran untuk BUMD DKI yang mengurusi pemotongan ternak tersebut. "Karena ini tidak kita berikan anggaran," imbuhnya.

Selanjutnya, sambung Prasetio, adanya pengajuan anggaran untuk PT. Ratak dan PT Cemani Koka. "Itu tidak ada gunanya jadi kita coret juga. PT Cemani Koka ini tidak ada di pembahasan saat rapat Banggar dan TAPD," bebernya.

Tak hanya itu. Ungkap Prasetio, PT Grahasari Suryajaya yang dianggarkan Rp48 miliar. Lalu PT Rumah Sakit Haji yang juga tak pernah dibahas dewan dengan TAPD, juga bisa lolos pada draf APBD versi Ahok. "Ini juga tidak terbahas, ini yang dianggap siluman juga ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, draf APBD yang disepakati dalam paripurna DKI Jakarta, hanya tiga BUMD yang disetujui mendapat anggaran tersebut. Yakni, PT Mass Rapid Transit (MRT), PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dan PT Bank DKI.

Oleh karena itu, nantinya para Wakil Rakyat Ibukota ini akan menanyakan ke TAPD mengenai lolosnya kelima perusahaan tersebut di APBD versi Ahok yang sudah dievaluasi Kemendagri.

"Besok kita pertanyakan kepada TAPD kemana ini, Besok kan kita rapat dengan TAPD, kalau tidak ada titik temunya, kita serahkan Kemendagri. Mudah-mudahan komunikasi terbentuk. Apapun ceritanya APBD 2015 harus terbentuk di DKI Jakarta," pungkasnya. (okezone)