INHILKLIK.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajarannya bahwa penyelamatana dana nasabah menjadi prioritas yang harus dikedepankan dalam menghadapi kasus PT Asuransj Jiwasraya (Persero).

Hal tersebut dikemukakan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat berbincang dengan media di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/2/2020). Istana, pun telah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.

"Kita sudah berkoordinasi terus dengan tiga pihak yaitu kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan pak Jaksa Agung khusus untuk keperluan hukum," kata Fadjroel.

"Kementerian Keuangan, juga menteri BUMN terkait bagaiamana selamatkan dana nasabah. Semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan presiden," jelasnya.

Fadjroel mengatakan, informasi yang saat ini didapatkan Istana yakni Kejaksaan Agung tengah memburu aset dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah Jiwasraya. Termasuk, bagaimana melakukan restrukturisasi.

"Bagaimana cara penyelesaiannya, itu sedang dibicarakan secara langsung oleh Menteri Keuangan," katanya.

Kementerian BUMN menegaskan pembayaran polis asuransi yang gagal bayar milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan diprioritaskan terlebih dahulu kepada para pensiunan, pegawai, dan masyarakat kelas bawah. Total gagal bayar per Januari 2020 mencapai Rp 16 triliun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menegaskan besaran dana tersebut tidak bisa dibayar sekaligus sehingga akan dilakukan pembayaran secara bertahap setelah dilakukan restrukturisasi.

Sebagai informasi, gagal bayar produk bancassurance JS Saving Plan periode Oktober-Desember 2019 sebesar Rp 12,4 triliun. Sementara untuk tahun ini bertambah Rp 3,7 triliun sehingga jumlah kewajiban polis ini mencapai Rp 16,1 triliun.

"Saya sampaikan mungkin nanti kita lakukan restrukturisasi polis, bahwa Saving Plan itu kita tidak akan bisa bayar sekaligus, jadi pembayaran akan bertahap," kata Kartika, usai Mandiri Investment Forum 2020, di Jakarta, (5/2/2020).

"Dan kita juga yang diutamakan juga dari [nasabah] tradisional karena kita tahu tradisional pemiliknya pensiunan dan pegawai, jadi kita rapikan dulu itu dan pembayaran kita utamakan dulu pembayaran polis tradisional dan kita harapkan bisa sehat ke depan," katanya.

Sumber: cnbcindonesia.com