INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Untuk menjadi solusi terhadap konflik yang menderaSMAN 1 Tembilahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau melaksanakan hearing kepada seluruh pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (02/03/2015). Pertemuan untuk menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh siswa dan alumni pada minggu lalu ini dilaksanakan di ruang banggar gedung DPRD Inhil dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhil H Adrianto. Sidang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam, anggota Komisi IV DPRD Inhil, Asisten II Setdakab Inhil, Ketua dan Sekretaris Disdik Inhil, Mantan Kepsek dan Plh Kepsek, Bappeda, 4 Orang Wakil Kepsek. "Saya resah jika permasalahan ini tidak cepat terselesaikan, apalagi ini menyangkut dengan dunia pendidikan. Jadi kenapa kita panggil bapak dan ibu ke sini, tujuannya untuk mengclearkan permasalah ini," sebut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Selain itu Dani juga sempat mempertanyakan isu politisasi yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa saat melakukan aksi di depan kantor Disdik Inhil serta kebijakan Disdik Inhil yang memakai pelaksana harian (Plh) kepada sekolah tersebut.  "Kadisdik mungkin bisa menjelaskan, kenapa Kepala Sekolah SMAN 1 itu memakai Pelaksana Harian, kenapa tidak ditunjuk definitive, apa kita kekurangan SDM," tutur Dani. Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kadisdik Inhil, Helmi D membantah adanya politisasi pada sekolah tersebut, ia menjelaskan bahwa kebijakan penempatan Plh tersebut hanya dengan jangka waktu sementara. "Karena sebentar lagi akan UN, dan Kepsek yang lama sudah pensiun makanya kita tunjuk dulu Plh. Pokoknya pada April ini kita letakan Kepsek yang definitive," jelasnya. (Bertuahpos)