INHILKLIK.COM - Roda pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah bergulir tiga bulan. Selama, tiga bulan memerintah, kinerja Jokowi-JK dinilai telah  menyengsarakan rakyat.

Komisi Kajian dan Kebijakan Strategis PB HMI MP, Suparman mengungkapkan, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi tidak memihak kepada rakyat. 

Ia mencontohkan kenaikan BBM yang menyebabkan inflasi, pembagian kartu PSKS yang tidak tepat sasaran sehingga memicu konflik horizontal saat antrian pengambil uang kartu PSKS. "Ini berujung pada meningkatnya kemiskinan,"  kata Suparman, dalam keterangannya, Jumat (6/2).

Selain itu, kata Suparman, Jokowi juga telah membuat kegaduhan politik dan tidak mampu menyelesaikannya, seperti pada konflik KPK-Polri. "Jokowi membentuk Tim Sembilan tanpa keppres, tanpa legalitas hukum. Akhirnya para tokoh bangsa yang berada di Tim Sembilan dicaci maki,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Suparman juga menyoroti tentang dugaan kecurangan Jokowi-JK saat pilpres. Isu ini beredar lantaran Komjen Budi Gunawan batal dilantik oleh Jokowi. "Isu tentang kecurangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014, hanya Komjen Budi Gunawan, Tim Pemenangan Jokowi-JK dan Tuhan yang tahu. Jika isu ini benar, maka Jokowi-JK adalah presiden curang yang melanggar konstitusi NKRI,” ungkapnya.

Sebab itu, Suparman mendesak agar Jokowi-JK mundur dari jabatannya. "HMI MPO menilai NKRI perlu diselamatkan, Jokowi-JK harus mundur dan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia," ucap Suparman. (Rimanews)