Gedung SDN 020 Desa Harapan Jaya, Kecamatan Tempuling kondisinya sangat memprihatinkan

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau Masnur SH mengaku miris dengan sejumlah realitas yang ia temui di tengah masyarakat Kabupaten Inhil (Indragiri Hilir), saat beberapa waktu lalu melakukan kunker (kunjun-gan kerja) ke kabupaten itu. ''Tak ada jalan lain, kalau ingin maju, Inhil harus dimekarkan,'' katanya.

Dijelaskan, bersama sejumlah koleganya dari Komisi E DPRD Riau yang melakukan kunker ke Inhil, beberapa waktu lalu, Masnur mengaku melihat sejumlah realitas di tengah masyarakat yang seharusnya tidak perlu lagi terjadi. ''Saya dapat menyimpulkan, di sana ada sejumlah anggota masyarakat yang tidak mendapatkan hak-hak dasarnya, misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak,'' terang Masnur.

Politisi Partai Golkar (Golongan Karya) dari Kabupaten Kampar ini menunjuk contoh di bidang pendidikan. ''Kami menemukan ada sekolah papan dengan kondisi yang tidak layak,'' cerita Masnur. ''Bahkan kami juga melihat sejumlah murid sekolah yang terpaksa belajar di bawah pohon.''

Begitu juga di bidang kesehatan, terang Masnur, sejumlah rumah penduduk yang ia temui merupakan rumah yang kondisinya tidak bisa dibilang sehat. Begitu juga infrastruktur, ''Begitu masuk ke Inhil, kita sudah dihadapkan dengan kondisi jalan yang sudah rusak,'' katanya, dilansir daririau.com.

Apa pasal? ''Karena Inhil merupakan kabupaten terluas di Riau dengan jumlah kecamatan yang sangat banyak,'' katanya. Begitu pun di bidang kependudukan, Inhil menempati peringkat ketiga di Riau. ''Sementara Pemkab Inhil tak mampu mengatasinya, antara lain karena keterbatasan anggaran,'' tambah mantan Ketua DPRD Kampar itu.

Tak ada jalan lain,m menurut Masnur, untuk mempercepat pembangunan Inhil, daerah itu harus dimekarkan, di mana prosesnya saat ini sudah sampai di tangan pemerintah pusat untuk tujuan pembentukan Kabupaten Insel (Inhil Selatan). ''Kami minta semua komponen masyarakat di Inhil harus berupaya bagaimana apa yang diperjuangkan ini segera terwujud,'' katanya.

Kalau kelak Insel berhasil diperjuangkan menjadi kabupaten otonom, terpisah dari kabupaten induk, Inhil, menurut Masnur, tentu akan memiliki anggaran tersendiri, yang memungkinkan untuk lebih leluasa mengurus urusan rumah tangganya sendiri. ''Sehingga pembangunan yang diharapkan bisa diwujudkan,'' katanya. (Riautrust)