APDESI Inhil Bantah Pernyataan Ketua DPRD Riau

Selasa, 30 Juni 2020

H. Palaloi saat dilantik sebagai Ketua APDESI Kabupaten Inhil Periode 2017 - 2022 di gedung Puri Cendana, Tembilahan, Senin (4/12/2017) lalu.

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) membantah pernyataan ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet yang mengatakan Kepala Desa di Inhil menolak kegiatan Reses Anggota DPRD Riau ditengah masa pandemi covid-19.

Ketua APDESI Inhil, H Palaloi mengatakan tidak ada penolakan terkait pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi atau reses oleh anggota DPRD Riau selama kegiatan tersebut sesuai dengan protokol kesehatan.

"Tidaklah (tidak benar ada penolakan), itukan untuk menjemput aspirasi masyarakat. Selagi mengikuti protokol covid tidak masalah," ujar Palaloi saat dikonfirmasi media ini, Selasa (30/06/2020).

Hanya saja Palaloi mengatakan, kegiatan Reses termasuk kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang tidak bisa dilakukan secara normal seperti tahun-tahu sebelumnya.

"Cuman tentu tidak bisa seperti tahun sebelumnya, karena harus menjaga jarak, dan lain sebagainya, jadi bisa diaturlah, apalagi ada tim gugus yang mengatur itu," tambah Kepala Desa Sei Nyiur, Kecamatan Tanah Merah tersebut.

Bahkan Palaloi menyampaikan bagi siapa saja wakil rakyat yang ingin melakukan reses di Desanya pihaknya siap menerima.

"Tidak dilarang hanya saja tentu dipatuhi pertokoler covid, dan tentu anggota dewan lebih tau, kalau ada yang mau reses di desa saya siap," tutup Palaloi.

Sebelumnya sebagaimana yang diberitakan Cakaplah.com, Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet mengatakan, kegiatan reses anggota DPRD Riau yang akan dilakukan dalam waktu dekat sedikit terkendala di tengah pandemi Covid-19.

Dikatakan Eet ada beberapa daerah di Riau yang tidak mengizinkan kegiatan reses anggota dewan di tengah era new normal. Adapun daerah yang tidak mengizinkan tersebut adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

"Inhil dan Dumai tak menerima DPRD Riau reses. Bukan masyarakatnya, tapi kepala desa dan bupatinya. Tapi ini kan reses pertemuan masyarakat, memberikan proses pembelajaran ke masyarakat untuk bagaimana penanganan Covid-19. Tentu dengan protokol kesehatan," kata Eet. (*)