INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Dewan menilai konflik lahan dan pertanahan antara pihak perusahaan dan masyarakat cukup tinggi di Inhil, maka permasalahan ini harus disikapi dengan baik oleh Pemkab Inhil.  Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar Armain menyebutkan, pihaknya cukup banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai konflik lahan dan pertanahan tersebut.  "Memang cukup banyak pengaduan masyarakat yang kami terima terkait konflik lahan dengan pihak perusahaan, seperti dengan PT Sari Hijau Mutiara (PT SHM) di Kecamatan Kemuning, PT Guntung Idaman Nusa (PT GIN) di Kecamatan Mandah dan PT Agro Sarimas Indonesia (PT ASI) di Kecamatan Tempuling.  Ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, permasalahan semacam ini harus disikapi dan ditindaklanjuti dengan penyelesaian yang komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Inhil. Karena berpotensi menimbulkan konflik terbuka antara masyarakat dan pihak perusahaan.  "Jangan sampai permasalahan ini memicu konflik yang berakibat merugikan masyarakat dan perusahaan, karena lambannya penanganan yang dilakukan pihak terkait. Hal ini juga berpotensi mengganggu kondusifitas dan gangguan sosial dan budaya di daerah," ingat politisi kelahiran Kotabaru, Kecamatan Keritang ini. (Riauterkini)