INHILKLIK, -  Proses pelaksanaan pemungutan suara yang di lakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, pada 14 februari 2024 kemarin relatif berjalan aman dan lancar. 

"Pelaksanaan pemungutan suara di Inhil secara keseluruhan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, dilaksanakan pada hari dan waktu yang sama diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Indragiri hilir," kata Ketua KPU Inhil, Herdian Asmi, Kamis (15/03/2024). 

Adapun terkait proses penghitungan surat suara yang dilaksanakan oleh seluruh petugas KPU dimulai dari tingkat desa hingga kecamatan, Herdian Asmi menjelaskan, pihaknya menekankan agar kotak surat suara tidak boleh dibiarkan terlalu lama di tingkat desa dan harus segera diantarkan ke tingkat kecamatan.

"Regulasinya adalah penghitungan surat suara itu harus selesai pada hari yang sama, artinya pada pukul 00.00 wib sudah selesai, kalau belum selesai bisa ditambah 12 jam berikutnya, tapi sampai subuh tadi semua sudah selesai penghitungan surat suara," pungkasnya. 

Lebih lanjut adanya kesulitan petugas PPS dilapangan dalam mengakses aplikasi Sirekap saat melakukan penginputan data yang disediakan oleh KPU, Herdian Asmi tidak menampik masalah tersebut.

"Aplikasi Sirekap sampai sejauh ini masih terus melakukan update, harapan kita itu tidak akan menggangu proses di tingkat desa dan kecamatan, tapi yang pasti hasil yang akan kita pegang itu adalah hasil pleno dari setiap pemilihan itu," lanjutnya. 

Kendati demikian, Herdian Asmi menerangkan, proses rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPK direncanakan akan dilaksanakan secepatnya beberapa hari kedepan. 

"Untuk rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, Insyaallah besok (Jumat 16 Februari 2024,red) sudah bisa kita laksanakan dimulai di Kecamatan Sungai Batang, begitu juga daerah lain nya, intinya kapan mereka siap kita dorong untuk melaksanakan penghitungan secepatnya," lanjut Ketua KPU. 

Disinggung terkait kendala serta persentase tingkat partisipasi pemilih, Herdian Asmi menjelaskan, pihaknya belum mendata secara keseluruhan, karena saat ini proses penghitungan surat suara secara berjenjang sedang dilakukan.

"Kami belum berhitung berapa persen tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2024 ini, seperti sulitnya pemilih menjangkau lokasi TPS, kondisi hujan dan banjir, namun demikian harapannya tingkat partisipasi tahun ini lebih tinggi dari tahun 2019 kemarin," jelas Herdian. 

Namun, beberapa kendala serta hambatan yang ia kemukakan itu tidak menyurutkan pihaknya bekerja ekstra keras untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu tersebut. 

"Kalau hambatan pasti ada, seperti luasnya wilayah perairan inhil, ditambah kondisi hujan dan banjir namun demikian tidak menyurutkan niat kami untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu," ujarnya.

Pada sisi lain ada kabar menggembirakan terkait pembayaran uang honorarium sebagai kompensasi untuk para petugas KPPS, Herdian Asmi memastikan pihaknya telah menyalurkan uang tersebut pada hari ini.

"Honor H plus 1 pasca pemungutan suara sudah dibayarkan artinya hari ini. Honor dikirim ke rekening operasional PPS, dan mereka yang akan menyalurkan ke KPPS  nantinya " tegas Ketua KPU.

Adapun terkait kondisi kesehatan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara oleh KPU baik di tingkat desa hingga kecamatan di jelaskan Herdian asmi secara keseluruhan tidak mengalami gangguan yang berarti. 

"Untuk petugas PPS hanya ada 1 orang yang alami gangguan kesehatan yaitu PPS kecamatan Tanah Merah," terangnya.

Adapun akses terhadap website situs KPU yang masih belum bisa dilihat oleh para pemilih maupun peserta pemilu terutama di tingkat DPRD Kabupaten Kota maupun DPRD provinsi, Herdian menjelaskan, semestinya hasil perolehan suara tersebut sudah bisa dilihat pada situs KPU, hanya saja beberapa persoalan teknis dimungkinkan kan sehingga masyarakat secara umum belum dapat melihat secara real time perolehan suara dari masing-masing perserta pemilu terutama untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. 

"Karena memang kondisinya, salah satunya jaringan, apalagi tidak merata terutama di desa-desa yang sulit dijangkau akses internet, tapi karena aplikasi itu terpusat di KPU RI maka merekalah yang memiliki kompetensi untuk menjawab persoalan tersebut, " kata Ketua KPU.