TEMBILAHAN — Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hilir (Inhil) memaparkan capaian kinerja Bidang Pidana Khusus sepanjang tahun 2025. Paparan ini disampaikan pada Senin (8/12/2025) dengan mengusung tema nasional “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat.”

Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Sugito, menegaskan bahwa semangat pemberantasan korupsi di daerah terus diperkuat melalui penyidikan, penuntutan, eksekusi putusan, hingga penangkapan buronan.

“Korupsi menghambat pembangunan dan melukai hak rakyat. Capaian ini merupakan komitmen Kejari Indragiri Hilir dalam menjaga keuangan negara serta kepercayaan publik,” ujarnya.

Satu Penyidikan Baru: Dugaan Korupsi APBDes Desa Nyiur Permai

Sepanjang tahun 2025, Kejari Inhil telah membuka satu penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelewengan APBDes Desa Nyiur Permai Tahun Anggaran 2024. Kasus ini masih dalam proses pengembangan untuk memastikan besaran kerugian negara serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Tiga Perkara Masuk Tahap Penuntutan

Dalam tahap penuntutan, Kejari Inhil menangani tiga perkara korupsi dan cukai dengan total kerugian negara mencapai miliaran rupiah:

1. Rekonstruksi Jalan Pulau Kijang–Sanglar

Perkara korupsi proyek rekonstruksi jalan di Dinas PUTR Inhil Tahun 2023.
Tersangka:

Erwanto, Pejabat Pembuat Komitmen

Eka Agus Syafrudin, Direktur PT Gunung Guntur
Kerugian Negara: Rp 6.270.011.525,33
Saat ini, perkara memasuki tahap replik oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Program Paket Premium Ramadhan BAZNAS Inhil 2024

Tersangka: Arsalim, Wakil Ketua IV BAZNAS sekaligus penyedia kegiatan
Kerugian Negara: Rp 675.536.524,52
Perkara berada pada tahap pembuktian.

3. Perkara Cukai

Tersangka: Andi Azman
Kerugian Negara: Rp 162.842.000,00

Eksekusi Terpidana Korupsi dan Cukai

Kejari Inhil juga menuntaskan eksekusi sejumlah terpidana, antara lain:

Perkara APBDes Kelumpang 2017

Khairudin Ahyar (Kepala Desa) — masih DPO

Alfian (Sekretaris Desa) — telah dieksekusi

Diana (Bendahara Desa) — telah dieksekusi

Perkara Cukai

Terpidana Jumardi, dieksekusi sesuai putusan berkekuatan hukum tetap.

Satu Buronan Ditangkap dalam Program TABUR

Dalam upaya memperkuat penegakan hukum, Seksi Pidana Khusus bersama Bidang Intelijen Kejari Inhil dan Kejati Riau berhasil menangkap buronan Nursahir, anggota Tim PPHP dalam kasus korupsi pengadaan dua unit KM 5 GT untuk program perikanan Kabupaten Inhil Tahun 2012.
Nursahir sebelumnya divonis 4 tahun penjara.

Penangkapan ini menjadi bukti komitmen Kejaksaan dalam menghadirkan keadilan tanpa pandang bulu.

Komitmen Kejari Inhil: Berantas Korupsi hingga ke Desa

Sugito menegaskan bahwa HAKORDIA 2025 menjadi momentum memperkuat tekad pemberantasan korupsi, termasuk pada level desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia berharap seluruh pengelola anggaran dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Penegakan hukum bukan hanya sanksi, tetapi pesan moral agar pengelolaan anggaran negara dilakukan secara jujur demi kemakmuran rakyat,” tutupnya.

Jika Anda ingin versi yang lebih singkat, versi narasi TV, atau versi untuk rilis resmi institusi, saya bisa bantu menyusunkan.