INHILKLIK - Menindaklanjuti rangkaian koordinasi bersama pemangku kepentingan ekosistem kelapa dan Kementerian Pertanian RI di Jakarta pada 18 Agustus 2026 lalu, rombongan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kemudian menggelar kunjungan lapangan ke fasilitas produksi Sambu Group pada Rabu (26/8/2026).

Kunjungan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, S.T., M.Si., didampingi Wakil Ketua I Ir. H. AMD. Junaidi AN., M.Si., serta Ketua Komisi II Samino. Dalam kesempatan ini, rombongan meninjau dua lokasi utama, yakni PT Pulau Sambu di Guntung dan PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) di Pulau Burung. Peninjauan menyeluruh dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk memverifikasi secara langsung kondisi riil industri di tengah dinamika penurunan harga kelapa bulat.

Berdasarkan peninjauan di dua lokasi tersebut, rombongan DPRD Inhil mendapati kondisi lapangan yang selaras dengan laporan yang disampaikan sebelumnya. Terjadi penumpukan signifikan, baik pada gudang bahan baku kelapa maupun gudang penyimpanan produk jadi di kedua lokasi pabrik. Humas Sambu Group, A. Ginting, menjelaskan bahwa situasi tersebut merupakan dampak langsung dari tekanan perekonomian global yang belum membaik.

"Penumpukan di gudang barang jadi disebabkan oleh minimnya penyerapan pasar, baik domestik maupun ekspor. Tantangan ini dipicu oleh dinamika geopolitik, konflik global, perlambatan ekonomi dunia, serta penurunan permintaan produk turunan kelapa yang masih berlanjut," ungkap A. Ginting.

Meski berada dalam situasi industri yang tertekan dan menghadapi penumpukan pasokan (overstock), Sambu Group menegaskan komitmennya untuk tidak menghentikan pembelian kelapa dari masyarakat. Langkah ini diambil guna memastikan rantai pasok dan fondasi ekonomi petani di Indragiri Hilir tetap terjaga secara berkelanjutan.

Melalui pengamatan langsung ini, DPRD Inhil memahami isu besar yang tengah dihadapi oleh industri. Di satu sisi, industri berhadapan dengan penurunan pendapatan akibat lesunya pasar dan gudang yang penuh. Di sisi lain, industri diharapkan tetap mampu menyerap panen raya masyarakat dengan harga optimal di saat tidak ada entitas lain yang sanggup menampung hasil kelapa dalam volume besar.

Penumpukan produk jadi ini menjadi sinyal nyata bahwa kondisi industri pengolahan kelapa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, penyelesaian isu ketidakstabilan harga membutuhkan pemahaman menyeluruh tanpa menyudutkan pihak industri yang juga tengah berjuang bertahan.

Fakta dan temuan dari kunjungan ini selanjutnya akan menjadi pijakan strategis bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam merumuskan langkah penanganan yang tepat, adil, serta berpihak pada keberlanjutan seluruh ekosistem kelapa daerah.