Ilustrasi

INHILKLIK.COM, Pekanbaru - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perbankan yang beroperasi di Riau lebih selektif dalam mencairkan kredit kepada masyarakat untuk menekan rasio non-performing loan di provinsi tersebut.

Nurdin Subandi, Kepala Kantor Perwakilan OJK Riau, mengatakan kurang cermatnya lembaga penyalur kredit dalam mengevaluasi persyaratan mengakibatkan tingginya rasio NPL di Riau.

Pada kuartal kedua tahun ini, NPL di Riau mencapai 3,54%, mengalami penaikan dari triwulan sebelumnya pada level 3,32%.

“NPL ini disebabkan analisa yang kurang komprehensif terhadap latar belakang debitur, dan risiko pengembalian dana kreditnya,” katanya di Pekanbaru, Senin (8/9/2014).

Nurdin menuturkan lembaga penyalur kredit seharusnya memiliki informasi mengenai sumber dana yang akan digunakan debitur untuk melunasi kreditnya, hingga persoalan yang terjadi saat nasabah mengalami gangguan dalam pembayaran rutinnya.

Apalagi, NPL ini akan menjadi beban yang membutuhkan tambahan biaya, sehingga dapat mengurangi modal dan rasio kecukupan modal atau capital adequancy ratio (CAR) bank yang menyalurkan kreditnya.

“Setiap perbankan dan lembaga penyalur kredit lainnya harus mampu menekan dan menyelesaikan NPL yang ada dalam portofolionya.

Salah satu cara yang paling efektif untuk menekan NPL menurutnya, adalah mengintensifkan penagihan, dengan memperhatikan kondisi keuangan terkini dari debitur.

Selain itu, perbankan dan lembaga penyalur kredit lainnya juga harus lebih selektif dalam mengucurkan dananya kepada debitur.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau mencatat peningkatan NPL pada kuartal kedua tahun ini seiring dengan peningkatan penyaluran kredit pada periode yang sama.

Konstruksi menjadi sektor yang memiliki NPL paling tinggi di Riau hingga 7,94%. Hal tersebut disebabkan banyaknya kredit bermasalah pada sektor tersebut di Pekanbaru, karena persoalan penyediaan lahan.

Sektor lain yang memiliki NPL cukup tinggi, adalah perdagangan yang mencapai 5,47% dan jasa sosial masyarakat 4,47%.

NPL pada ketiga sektor tersebut terus mengalami peningkatan sejak tahun lalu, sehingga Bank Indonesia menyatakan perlu mendapat perhatian khusus dari seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, apabila menengok rasio NPL per daerah di Riau, Indragiri Hilir menjadi kabupaten dengan NPL paling tinggi hingga 8,93%.

tingginya NPL sektor penerima kredit bukan lapangan usaha di daerah tersebut mendorong peningkatan rasio dari triwulan sebelumnya pada level 8,54%.

Selain itu, risiko perbankan syariah di Riau juga meningkat seiring naiknya non-performing finance (NPF) menjadi 5,21% pada kuartal kedua tahun ini. Padahal pada triwulan sebelumnya NPF perbankan syariah di Riau hanya 2,34%.

peningkatan NPF itu didorong tingginya penyaluran pembiayaan untuk sektor konsumsi yang mencapai Rp1,71 triliun, atau setara dengan 50,5% dari total pembiayaan yang disalurkan sepanjang triwulan kedua.

Sektor produktif sendiri hanya menyerap 49,5% dari total pembiayaan yang disalurkan senilai Rp3,39 triliun. (Bisnis)