INHILKLIK.COM, Pekanbaru - Datangi DPRD Riau, puluhan massa yang tergabung dalam ‎Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Mandah Pelangiran tolak Guntung sebagai ibu kota Inderagiri Hilir Utara (pecahan Kabupaten Inderagiri Hilir). 

“Dengan ini menyikapi proses pemekaran Inhil Utara yang pada hari ini sudah direkomendasikan oleh bupati dan DPRD Inhil, dengan ini kami menyatakan menolak Guntung sebagai ibu kota Inhil Utara,” kata Irwan, Ketua Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Pelangiran saat menyampaikan orasinya, Senin (08/09/14). 

Adapaun yang menjadi pertimbangan penolakan tersebut yakni,‎ Adanya indikasi kepentingan sepihak dalam Forum Komitmen Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhil Utara, karena bersifat tertutup tanpa sepengetahuan tokoh masyarakat Mandah-Pelangiran sebagai anggota Forum Komitmen Percepatan Pemekaran Kabupaten Inhil Utara (Kecamatan Mandah, Kateman, Pulau Burung, Pelangiran dan Telok Belengkong) dalam mu  Komitmen rekomendasi bupati dan DPRD Inhil bertentangan dengan persyaratan administrasi pada PP Nomor 78 tahun 2007 Pasal 17. Komitmen ini karena sampai saat ini 33 desa yang terdiri 17 desa Kecamatan Mandah dan 16 ‎desa Kecamatan Pelangiran tidak memberikan rekomendasi Guntung sebagai ibu kota Inhil Utara. 

Hasil kajian daerah/studi kelayakan pemekaran daerah oleh Forum Komitmen Percepat‎an Pemekaran Kabupaten Inhil Utara sampai saat ini tertutup dan tidak diketahui tokoh masyarakat Kecamatan Mandah Pelangiran dan 5 kecamatan (Kecamatan Mandah, Kateman, Pulau Burung, Pelangiran dan Telok Belengkong) untuk musyawarah mufakat sebagai ibu kota Inhil Utara. 

Selanjutnya, Kepada ketua DPRD Provinsi Riau, khusus Komisi A DPRD Provinsi Riau dan gubernur Riau dimohon untuk melakukan peninjauan kembali hasil rekomendasi bupati dan DPRD Inhil mengenai pemekaran Inhil Utara dan Guntung sebagai ibu kota Inhil Utara. 

Seandainya Guntung sebagai ibu kota Inhil Utara disetujui/direkomendasikan oleh DPRD Provinsi Riau dan gubernur Riau, maka kami Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Mandah-Pelangiran dan warga Mandah-Pelangiran menyatakan keluar dari Inhil Utara dan kembali ke kabupaten induk. 

“Semoga anggota DPRD Provinsi Riau bisa mendengar aspirasi yang kami sampaikan hari ini, jangan abaikan,” ungkapnya.‎ (*)


Sumber: Riauterkini.com