Antara

INHILKLIK.COM, Pekanbaru - PT Pertamina (Persero) Marketing Branch Riau Sumbar menyatakan pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Provinsi Riau masih standar dengan angka penyaluran untuk Pertamax plus 600 kiloliter per bulan dan Pertamina dex 200 kiloliter per bulan.
          
"Pemasaran BBM non subsidi di Riau masih standar. Artinya, tidak ada lonjakan yang cukup berarti baik kendaraan dunia usaha seperti industri maupun mobil pribadi," kata Senior Sales Executive Retail X Riau Pertamina Riau Sumbar Drestanto Nandiwardhana di Pekanbaru, Ahad.  
    
Dari data terakhir yang dimiliki pihaknya, lanjut dia, telihat jumlah penyaluran yang timpang antara BBM bersubsidi dan BBM non subsidi yang dipasarkan pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Riau.    
    
Secara garis besar, kendaraan bermotor di provinsi tersebut menghabiskan BBM bersubsidi untuk jenis premium sekitar 75.000 kiloliter per bulan, sedangkan pertamax plus hanya sekitar 600 kiloliter per bulan.
         
Begitu juga dengan penyaluran BBM bersubsidi jenis biosolar secara keseluruhan pertamina dex masih lebih kecil lagi dibanding pertamax plus, karena SPBU hanya mampu menghabiskan pertamina dex sekitar 200 kiloliter per bulan, padahal biosolar sekitar 66.000 kiloliter per bulan.
         
"Sebenarnya kami sangat mengharapkan peran masyarakat untuk tidak terlalu bergantung kepada BBM bersubsidi terutama yang kendaraannya di atas tahun 2008, pakailah Pertamax plus karena sudah tidak terlalu sulit mendapatkannya di Riau ini," katanya.
         
Menurutnya, Pertamina telah menyiapkan BBM non subsidi yang dipasarkan di SPBU-SPBU untuk yang jenis premium bisa beralih mengunakan pertamax plus. Kemudian untuk pengguna biosolar, bisa beralih menggunakan pertamina dex.
         
Dia mencontohkan, Jalan Lintas Timur mulai Duri sampai Dumai dari delapan SPBU, terdapat lima SPBU menyediakan Pertamina dex dengan dispenser. Kemudian mulai Duri sampai perbatasan Sumatera Utara dari 12 SPBU, sudah ada enam SPBU sediakan Pertamina dex dengan dispenser.
         
"Seharusnya kendaraan-kendaraan industri lewat di jalur tersebut, mengurangi beban subsidi dengan menggunakan Pertamina dex tersebut. Kami sangat mengharapkan kesadaran dari semua pihak terkait penggunaan BBM non subsidi," ucap Drestanto.
         
Sebagian besar pelaku bisnis sektor perkebunan, kehutanan dan tambang di Provinsi Riau masih banyak menggunakan BBM bersubsidi, sehingga mengakibatkan kekurangan persediaan dan antrean panjang kendaraan di SPBU kerap tidak terelakan.
         
Joni Sirait, supir truk pengangkut sawit mengatakan pemilik kendaraan hanya memberikan ongkos untuk bahan bakar sesuai dengan harga BBM bersubsidi.
         
Akibatnya, supir tidak mungkin membeli solar nonsubsidi yang harganya bisa dua kali lipat lebih mahal. "Tidak mungkin saya mau merugi," ujarnya.
         
Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No.1/2013 menyatakan mulai 1 Februari 2013 melarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan instansi pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. (antara)