Ilustrasi/Internet

INHILKLIK.COM, Pekanbaru - Badan Pengembangan Masyarakat dan Pemabangun Desa (BPM Bangdes) Provinsi Riau menemukan sejumlah kejanggalan pada program Unit Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) yang dijalankan petugas pendamping di beberapa kabutapen di Riau.

Dimana ada beberapa kabupaten yang diduga tidak menjalankan kegiata sebagaimana mestinya. Program dengan filosofi penuntasan masyarakat miskin tersebut dinilai sudah tidak berjalan dengan normal lagi.

Kepala BPM Bangdes Provinsi Riau, Daswanto mengakui hal tersebut. Bahkan dirinya menjelaskan beberapa kabupaten yang diduga menyalahgunakan program anggaran tersebut.

"Sebut saja seperti Indragiri Hilir (Inhil), Inhu dan Rohul. Dimana 10 persen anggaran yang disediakan untuk masyarakat miskin tidak tersalurkan dengan baik," kata Daswanto.

Lebih jauh dijelaskan Daswanto, untuk Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten terbanyak yang diduga melakukan penyelewengan terhadap UED/K-SP tersebut.

Dimana kata Daswanto, satu orang bisa meminjam 10 kali dengan nama yang berbeda. Kemudian masalah lainnya, juga diduga ada keterlibatan kepala desa dan perangkatnya dalam melakukan pemutaran uang tersebut.

"Kepala desanya juga banyak yang meminjam uang itu, termasuk beberapa perangkat di dalamnya. Yang aneh lagi, satu orang bisa meminjam 10 pinjaman dengan nama yang berbeda," terang Daswanto. (goriau)