Rengat (Inhilklik) - Puluhan warga yang menuntut dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) kasus dugaan amoral Bupati Inhu Yopi Arianto, menduduki DPRD Inhu. Senin (3/2/14). 

Aksi menduduki DPRD Inhu ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penyampaian petisi peduli moral yang disampaikan beberapa saat yang lalu. Dimana aksi ini diikuti dari berbagai elemen masyarakat seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), HIPMI dan lainya dengan memasang tenda posko peduli moral dan beberapa spanduk di areal kantor tersebut. 

Kepada wartawan Ketua KNPI Inhu, Supri Handayani mengatakan, pendirian Posko yang dilakukan bersama warga di DPRD Inhu ini dilakukan sampai DPRD Inhu membentuk Pansus pengusutan pembenaran berita terkait dugaan kasus amoral Bupati Yopi Arianto. 

"Kami bertekad menginap di gedung rakyat ini, sampai DPRD Inhu membentuk Pansus," tegasnya. 

Diungkapkanya, desakan pembentukan Pansus ini guna mencari kebenaran atas pemberitaan yang mengungkap beberapa skandal seks Bupati Inhu Yopi Arianto yang dilansir dimedia massa. Hal ini, perlu ditindaklanjuti untuk mencari kebenaran dari berita tersebut agar tidak menimbulkan fitnah. 

"Berita - berita itu telah meresahkan masyarakat Inhu. Apalagi berita tersebut sudah menjadi konsumsi masyarakat secara nasional. Tentunya sebagai warga Inhu kami malu dengan berita itu. Jadi kami mendesak agar persoalan ini dicari kebenarannya," ujarnya. 

Pihaknya juga meminta DPRD Inhu tidak mendiamkan persoalan ini dan berani menindaklanjuti, mengingat DPRD mempunya fungsi pengawasan disamping fungsi lainya sebagai mitra Pemkab. 

"Jika berita itu tidak benar, kami meminta agar DPRD Inhu secara tegas menindaklanjuti ke media yang merilis berita tersebut. Dan kami siap terdepan ikut membersihkan nama Bupati Inhu dan nama daerah kami. Namun, jika berita itu benar, DPRD Inhu juga harus menidaklanjutinya berdasarkan aturan," tandasnya. 

Sementara itu aktivis HIPMI M Setiawan mengatakan, pihaknya ikut dalam aksi menduduki kantor DPRD Inhu, guna mengawal petisi peduli moral yang sebelumnya telah disampaikan ke DPRD Inhu. Ini merupakan bentuk komitmen atas penyampaian petisi tersebut. Dimana dalam petisi itu salah satunya mendesak kepada DPRD Inhu untuk membentuk pansus guna mencari kebenaran atas berita yang mengungkap perbuatan amoral Bupati Inhu Yopi Arianto. 

"Kami yang bergabung disini terdiri dari beberapa elemen masyarakat Indragiri Hulu, mulai dari organisasi kepemudaan, tokoh adat hingga tokoh agama, kita akan kawal terus petisi peduli moral yang telah kita sampaikam beberapa waktu lalu ke DPRD Inhu, ini bukti komitmen kami dalam megawal kasus ini sampai selesai," tegasnya. 

Ditambahkanya, aksi menduduki DPRD Inhu ini akan terus dilakukan sampai aspirasi yang disampaikan ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh DPRD Inhu. Jelasnya. 

Namun sayangnya, aksi dari berbagai elemen masyarakat Inhu ini tidak mendapat respon dari kalangan DPRD Inhu. Gedung DPRD Inhu yang megah terlihat lengang ditinggal anggota dewan tugas keluar kota. (*)



Source: riauterkini.com