Tahun Ini Pemkab Inhil Targetkan Raih WTP
Senin, 27 Januari 2014
post
Tembilahan (Inhilklik) - Pada tahun 2014 ini, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, menargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian, dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.
Hal itu disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab di Bumi Sri Gemilang, melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. “Ke depan, target kita tentunya ingin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tutur Bupati Wardan, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Bupati, guna mencapai dan mewujudkan target tersebut, pihaknya telah menetapkan agenda rutin bulanan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Inhil, seperti jadwal penyerahan laporan dan rapat evaluasi.
“Dengan semakin sering kita melakukan pertemuan dan pembahasan, tentunya berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi dan dicari solusinya. Karena itu, mari sama-sama kita mendukung Kabupaten Inhil menuju WTP,” tambah Bupati.
Kepala Bagian Humas Setdakab Inhil Suhardiman, mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Riau untuk tahun 2012 lalu, Pemkab Inhil sudah hampir mencapai opini WTP, hanya saja masih terkendala pada permasalahan aset.
“Kelemahan kita yang menyebabkan tidak tercapainya opini WTP, adalah terkait pendataan aset pemerintah daerah. Karena, masih cukup banyak aset yang berlum terdaftar, tidak terdata dan belum jelas dimana keberadaannya,” terang Suhardiman.
Oleh karena itu, lanjut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil ini, Bupati menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar mendata aset-aset Pemerintah Daerah, mulai dari tahun 2018 hingga 2013.
“Paling lambat pada akhir Januari 2014 ini, semua aset-aset yang ada sudah terdata dan tercatat, serta dimasukkan ke Bagian Perlengkapan. Sehingga, dengan begitu harapan kita meraih opini WTP akhir tahun 2014 bisa terwujud,” imbuhnya. (*)
Source: haluan riau
Hal itu disampaikan Bupati Inhil HM Wardan, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab di Bumi Sri Gemilang, melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. “Ke depan, target kita tentunya ingin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tutur Bupati Wardan, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Bupati, guna mencapai dan mewujudkan target tersebut, pihaknya telah menetapkan agenda rutin bulanan yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Inhil, seperti jadwal penyerahan laporan dan rapat evaluasi.
“Dengan semakin sering kita melakukan pertemuan dan pembahasan, tentunya berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi dan dicari solusinya. Karena itu, mari sama-sama kita mendukung Kabupaten Inhil menuju WTP,” tambah Bupati.
Kepala Bagian Humas Setdakab Inhil Suhardiman, mengatakan, berdasarkan hasil audit BPK Provinsi Riau untuk tahun 2012 lalu, Pemkab Inhil sudah hampir mencapai opini WTP, hanya saja masih terkendala pada permasalahan aset.
“Kelemahan kita yang menyebabkan tidak tercapainya opini WTP, adalah terkait pendataan aset pemerintah daerah. Karena, masih cukup banyak aset yang berlum terdaftar, tidak terdata dan belum jelas dimana keberadaannya,” terang Suhardiman.
Oleh karena itu, lanjut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Inhil ini, Bupati menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar mendata aset-aset Pemerintah Daerah, mulai dari tahun 2018 hingga 2013.
“Paling lambat pada akhir Januari 2014 ini, semua aset-aset yang ada sudah terdata dan tercatat, serta dimasukkan ke Bagian Perlengkapan. Sehingga, dengan begitu harapan kita meraih opini WTP akhir tahun 2014 bisa terwujud,” imbuhnya. (*)
Source: haluan riau