Foto Ilustrasi (Int)

Tembilahan (Inhilklik) - Kabupaten Indragiri Hilir masuk dalam daftar daerah rawan penyebaran dan penularan penyakit HIV/AIDS. Hal ini berdasarkan surat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Provinsi Riau No. 028/AK.4.01/I/2013 Perihal tindak lanjut pemilihan SSR program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDSÂ  Wilayah Riau, Minggu (1/12/13).

Kabupaten Inhil merupakan target penjangkauan informasi dan layanan informasi akses layanan kesehatan terbesar kedua setelah Kota Pekanbaru. Pernyataan ini disampaikan Ketua  Advocacy, Awareness dan Community Development, Bangun Desa Payung Negri (BDPN) Inhil Zainal Arifin Hussein, baru-baru ini. 
Menurut Zainal, guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam memerangi bahaya penyebaran HIV/AIDS, BDPN tidak akan mampu bekerja sendiri, karenanya diperlukan adanya kerjasama dengan beberapa stackholder terkait dan peran aktif masyarakat.

“Inhil dengan total client sebesar 31.961 orang menjadi target kedua setelah Kota Pekanbaru. Dengan kerja yang tidak ringan ini, demi suksesnya memerangi penyebaran HIV/AIDS, tentunya BDPN membutuhkan dukungan dari semua pihak terkait,” ujarnya.

Bantuan itu di antaranya, khusus kepada mitra kerja BDPN yaitu Komisi Penanggulangan Aids (KPA), Dinas Kesehatan (klinik VCT) untuk dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik dalam hal pelayanan informasi ke pihak luar maupun pada saat di lapangan. 

"Kemudian kepada seluruh instansi anggota Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Indragiri Hilir, kami harapkan dapat meningkatkan program dan mengalokasikan dana sebagai wujud dan langkah nyata partisipasi pada program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Indragiri Hilir," ucapnya.

Untuk DPRD Inhil, khususnya Komisi IV diminta, memberikan perhatian lebih serius dan mendorong SKPD dan lembaga yang tergabung dan terlibat langsung program ini dapat mengalokasikan dananya dan mendukung pendanaan bagi lembaga non pemerintah (LSM) termasuk perusahaan BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan mendukung dan bekerja sama memberikan kontribusi jelas dan nyata.

“Selama empat tahun sejak 2009 BDPN belum pernah mendapatkan dukungan hibah maupun program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang bersumber dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Ke depan,  karena  Global Fund hanya mendukung program hingga 2015, kami berharap, Pemda mampu melanjutkan dan mendukung program ini secara maksimal, demi keselamatan masyarakat,” harapnya. (*)




Source: haluanriaupress.com