![]() |
| Unsur pimpinan Komisi III DPRD Inhil, Edi Sindrang (kiri), Iwan Taruna (kanan) |
INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Lambannya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntaskan hasil audit mega proyek multiyears di Kabupaten Indragiri Hilir, menyebabkan terhentinya beberapa pembangunan yang menelan anggaran yang sangat besar.
Hasil audit yang masih menunggu dari BPK selalu saja menjadi alasan, sehingga membuat anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) gerah. Memasuki 3 tahun berjalan masa kepemimpinan Bupati Wardan, belum ada hasil audit yang disampaikan BPK. Sementara kondisi bangunan mega proyek multiyears terlihat terbengkalai, rusak dan bahkan menjadi sarang maksiat.
"Kalau ada niat baik, Pemkab semestinya jemput bola mempertanyakan sejauh mana hasil audit yang sudah dilakukan BPK. Kenapa audit BPK selama ini belum juga selesai, ada apa ini," ujar Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, dilasnir riauone.com, Senin (15/2).
Menurut pria yang akrab disapa IT ini, jika audit sudah selesai, maka tentu ada titik tentang mana yang menjadi batasan pekerjaan Pemkab masa kepemimpinan Indra Mukhlis dan mana pekerjaan yang akan dilanjutkan oleh Bupati Wardan.
Selama ini, tambah Iwan, Pemkab terkesan hanya menunggu dan menunggu hasil audit lembaga pemeriksa keuangan saja. "Pemkab sebaiknya segera mempertanyakan ke lembaga yang berwenang sejauh mana hasil auditnya. Jangan sampai Pemkab menjadi kambing hitam dengan persoalan ini karena menjadi sorotan dan terkesan tidak mau melanjutkan pembangunan mega proyek tersebut," kata politisi muda PKB Inhil ini.
Upaya untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi sehingga hasil audit BPK belum selesai, Komisi III DPRD Inhil dalam waktu dekat ini akan mengagendakan bertemu BPK untuk berkonsultasi terkait sejauh mana hasil audit yang sudah dilakukan.
Dewan juga akan mendesak BPK segera menyelesaikan audit mega proyek multiyear seperti pembangunan gedung UNISI, Islamic Center, dan pembangunan highway Tempuling Mandah.
"Jika audit sudah selesai, maka tidak ada alasan pemerintah untuk tidak melanjutkan pembangunan proyek yang menelan anggaran ratusan miliar ini. Kalau hanya menunggu, Sampai kapan bisa selesai," tukas Iwan Taruna. (Dprd)
