INHILKLIK.COM, TANJUNGPINANG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri tahun 2017 telah disahkan sebesar Rp3,36 triliun. Pengesahan dilakukan pada sidang paripurna di Gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu, 1 Januari 2017.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah mengatakan hasil pandangan enam fraksi menyetujui pengesahan APBD, meski ada beberapa catatan. Keenam fraksi itu adalah PDIP, Hanura Plus, PKS-PPP, Kebangkitan Nasional, Demokrat Plus, dan Golkar.
Sementara Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengapresiasi penambahan anggaran untuk pendidikan menjadi 26 persen dan kesehatan 10,5 persen.
“Ini kebijakan yang luar biasa oleh Pemprov Kepri. Undang-Undang mengamanatkan anggaran pendidikan 20 persen, namun pemprov menganggarkan 26 persen. Begitu juga anggaran kesehatan diamanahkan 10 persen, tapi dialokasikan 10,5 persen,” kata Jumaga.
Selain itu, terdapat tujuh prioritas utama pada APBD 2017. Antara lain meliputi melanjutkan kegiatan yang tertunda di tahun 2016, peningkatan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur, pengembangan maritim dan pariwisata, pengembangan pembangunan sosial kemasyarakatan, ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan, serta anggaran untuk tata kelola pemerintahan.
Sidang paripurna pengesahan APBD Kepri 2017 dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri, didampingi Wakil Ketua Rizki Faisal dan Husnizar Hood. Dari Pemprov Kepri hadir Gubernur Nurdin Basirun, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Kepri.
Nurdin menilai, pengalokasian anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen bukan merupakan beban. Melainkan sebuah potensi untuk memacu prestasi generasi Kepri.
“Khususnya dalam hal pendidikan. Pengalokasian sebesar 26 persen itu sudah kita tinjau dari segi efesiensi, efektifitas dan dengan skala prioritas,” ujar Gubernur. (hms/bec)