 |
| ilustrasi (okezone) |
Seperti yang disampaikan Razali Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Inhil, bahwa penyelenggaraan Musda Golkar di Pekanbaru menyalahi tata terbit dan juknis.
"Saya sangat menentang jika Musda Partai tingkat kabupaten dilaksanakan di Pekanbaru. Kenapa harus dilaksanakan disana, sementara di Inhil sendiri kondusif dan memungkinkan dilaksanakan, " kata Razali dilasir Gagasan Riau.Com
Ketua PK Kecamatan Mandah, Pulau Burung dan Kateman mengecam dilaksanakannya Musda Golkar Inhil di Pekanbaru. "Saya sebagai ketua PK Mandah sangat menggugat. Tolonglah jangan ada indikasi kepentingan, " katanya.
Ketua PK Kecamatan Kateman Rustam juga sangat kecewa bagaimana tidak pasalnya perencanaan Musda sudah direncanakan di Kateman dan saat ini pelaksanaannya berubah mendadak.
"Ini sudah jelas kalau mereka membohongi kami sebab ini tidak sesuai dengan musyawarah awal. Kami merasa terzolimi oleh mereka," paparnya.
Sementara itu Plt Ketua DPD Partai Golkar Inhil Aprizon menegaskan pembatalan Musda dilaksanakan di Guntung disebabkan pada saat diminta datang untuk mengkoordinasikan kesiapan tuan rumah dalam Musda tuan rumah tidak datang.
"Ketika diminta datang untuk menjelaskan persiapan tuan rumah PK Kateman tidak datang. Akhirnya DPD I Golkar memindahkan lokasi digelarnya Musda," jelas Aprizon. Dia mengaku bahwa dalam melakukan persiapan dia ikut serta.
"Kemarin saya sudah surpei sebelum hari Raya Idul Fitri. Mengecek ketersediaan penginapan dan hotel. Jika disana digelar Musda maka akan baik bagi syiar partai Golkar di Inhil bagian utara," paparnya.
Namun itulah lanjutnya saat diminta datang ke Pekanbaru tuan rumah tidak datang, akhirnya Musda dipindahkan ke Pekanbaru.
Musda Akhirnya Ditunda
Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar) Indragiri Hilir sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Tekhnis (Juklak) yang dikeluarkan pusat disebutkan baru bisa digelar Agustus-September mendatang.
Jika pelaksanaan dipercepat atau di luar bulan tersebut, wajib mendapat persetujuan dari DPP Golkar.
"Kalau menurut Juklak Musda dilaksanakan Agustus-September. Diluar itu wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari DPP Golkar Pusat," kata Ketua Harian DPD Golkar Riau Ruspan Apan, Senin (18/7/16) sperti dilansir riauterkini.com.
Dengan begitu, tiga kabupaten di Riau yang ingin melaksanakan Musda pada Juli ini terpaksa tidak bisa dilaksanakan, kecuali nantinya ada persetujuan tertulis dari DPP Golkar. Yakni Musda Golkar Inhil 18 Juli, Pelalawan 20 Juli serta Siak 24 Juli.
Meski telah menyebutkan jadwal rencana pelaksanaan Musda ketiga daerah tersebut, Ruspan Aman justru tidak mau menyebut adanya penundaan atau pembatalan terkait Musda Golkar Inhil yang sedianya digelar tadi siang di Hotel Alfa, Pekanbaru.
Mantan anggota DPRD Riau ini mengatakan justru tidak ada agenda Musda Golkar Inhil, karena memang belum ada digelar. Meski begitu, Ruspan juga menyatakan kalau pun harus dipercepat karena status Ketua Golkar di negeri seribu parit tersebut masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
"Siapa bilang dibatalkan, tak ada ditunda," ujar Ruspan.
Pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan Plt Ketua Golkar Inhil Afrizon yang menyebutkan memang sedianya pelaksanaan Musda Golkar Inhil diagendakan senin siang. Bahkan selain undangan sudah disebar, para peserta Musda khususnya pemilik suara juga sudah berdatangan.
Namun karena adanya Juklak dari pusat yang menyebutkan dilaksanakan Agustus-September, maka Musda yang direncanakan di Hotel Alfa Pekanbaru pun tidak bisa dilaksanakan seperti yang diharapkan.
"Undangan sudah diserahkan. Sudah ada yang datang, ada juga sedang dalam perjalanan (kemarin malan). Tapikan karena ada juklak sebagai tekhnis pedoman pelaksanaan acara yang menyebutkan Agustus-September, jadi tak bisa kita laksanakan," papar Ruspan.
Dengan penundaan tersebut, maka menandakan dirinya dan pihak terkait pelaksanaan Musda Golkar Inhil taat aturan. "Kita tak mau membuat suasana panas, kita juga taat aturan," ujar Afrizon. (*)
(MIC/RTK/ARD)