Persoalan Perkebunan Kelapa di Inhil, Tergantung Kemauan Pengambil Kebijakan

Dr. Ferriyandi, ST, MM

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Guna menuntaskan permasalahan yang membelit perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tergantung kemauan pengambil kebijakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Dr Ferryandi, ST MM, Senin (30/11) menyikapi semakin rumitnya upaya penyelamatan lahan perkebunan kelapa rakyat yang semakin kritis.

"Permasalahan masif harus dituntaskan secara masif, untuk itu dibutuhkan kemauan dengan wujud kebijakan nyata, " ungkapnya.

Salah satu solusi untuk itu jelas Ferryandi adalah dengan mengupayakan adanya regulasi penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) oleh semua desa demi kepentingan perbaikan Trio Tata Air (TTA) perkebunan yang kunci masalah.

"Jika semua desa diberi hak penuh untuk menuntaskan permasalahan perkebunan yang ada di desanya masing masing melalui 25 sampai 30 persen dari ADD, kita sangat yakin ini bisa tuntas dalam waktu 3-5 tahun, " jelasnya.

Selanjutnya pemerintahan yang lebih tinggi tinggal memantau dan memberikan   arahan sesuai ketentuan yang berlaku serta mensinergikan dinas terkait, seperti perkebunan, cipta karya dan bina marga dalam pembangunan.

"Selama ini kita berbicara dan berfikir tanpa ada solusi yang kongkrit, sementara lahan semakin hari semakin kritis dan masyarakat semakin susah, karena semua ide dan kebijakan yang ada terbentur persoalan dana yang tidak memadai, " tukasnya.

Sementara itu, Bupati Inhil HM Wardan mengungkapkan bahwa pihaknya secara prinsip sepakat dengan ide penggunaan ADD untuk mengatasi persoalan di desa.

"Kita akan upayakan membuat ADD tersebut bisa digunakan desa untuk mengatasi persoalan di desa, khususnya permasalahan trio tata air perkebunan kita yang rusak akibat intrusi air laut, dan saya sudah mulai perintahkan beberapa Kepala Desa terpilih untuk memprioritaskan hal ini, " katanya, Selasa (1/12). (Advertorial/DPRD Inhil)