DPR Dukung Riau Bebas Asap 2017

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mendukung program Pemerintah Provinsi Riau yang mencanangkan bebas bencana asap di sepanjang tahun 2017. Kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana tahunan di daerah tersebut telah diantisipasi oleh sejumlah daerah.

“Kalau melihat kesiagaan mereka, kita berharap apa yang mereka canangkan tanpa asap itu bisa terlaksana dan kita harus terus mendukung mereka,” ujar Sodik di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Senin (27/2).

Menurut Sodik, banyaknya titik panas di yang tersebar di beberapa wilayah di Riau menjadi salah satu penyebab kebakaran lahan dan hutan. Ditambah lagi, prosedur perizinan terbang untuk melakukan pengontrolan dinilai cukup menyulitkan, khususnya izin melintas antar provinsi. “Itu birokrasi standar, tetapi untuk hal ini harus diberikan dispensasi termasuk juga izin melintas antar provinsi, misalnya sudah masuk dari Riau. Namun, di perbatasan Sumatera Barat mereka terhenti,” ujar dia.

Perlu Terobosan Baru Bangun Pembangkit Listrik NTT

Di sisi lain, ia melanjutkan, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi dengan melibatkan masyarakat setempat. Dengan begitu, keterlibatan masyarakat dapat membantu satgas untuk melakukan pencegahan dini.

“Bahkan mereka bisa menjadi kaki tangan kita untuk memberikan informasi. Mereka dilatih dan diperalati sehingga mereka bisa membantu memadamkan ketika ada gejala-gejala dini. Selama ini, sebagian ada yang acuh saja, sekarang kita akan tingkatkan kesadaran masyarakat terkait hal ini,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Riau Edward Sanger mengatakan pemprov Riau telah menetapkan status Siaga Darurat pada 24 Januari hingga 30 April 2017. Penetapan status tersebut untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga telah melakukan patroli terpadu dengan sejumlah pihak terkait.

“Mudah-mudahan ini akan terus kita terapkan, baik di kabupaten kota maupun di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan,” ucap Edward.

Sebelumnya, BMKG memprediksi wilayah pesisir provinsi Riau telah memasuki musim kemarau sejak Februari 2017, dan akan terus berlanjut hingga pertengahan Maret mendatang. Disela-sela kunjungan kerjanya, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI juga meninjau Bank Sampah Dallang Collection dan e-warung Kube Progran Keluarga Harapan Kemensos. (rep)