Lawan Berita Hoax, Wardan : Pers Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Keberadaan pers bagi pemerintah memiliki nilai positif bagi perkembangan pembangunan. Karena setiap informasi pembangunan dapat diketahui dengan cepat oleh masyarakat Indragiri Hilir (Inhil).

Makanya Bupati Inhil HM Wardan mengajak para kuli tinta dapat memberikan informasi yang positif.

"Pers harus membangun dan wajib melawan berita hoax. Karena berita itu berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, Bupati juga mengajak pencari berita (wartawan, red)senantiasa meningkatkan kompetensi jurnalistik dan profesionalisme, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Inhil.

“Jangan sampai kita menulis berita-berita bohong, sehingga memancing permusuhan,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan, kemarin.

Di era globalisasi yang menggunakan teknologi canggih seperti saat ini, disampaikannya informasi berupa berita sangat cepat tesebar ke seluruh penjuru dunia. Namun, katanya, teknologi tersebut sering disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

  “Apapun namannya kita harus melawan berita haox. Apalagi, jika berita hoax tersebut menyangkut persoalan SARA,” sambung mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu.

  Sebagai mana ketentuan, insan pers dituntut untuk selalu menyajikan berita yang aktual, berimbang dengan tetap berpegang pada pedoman etik kewartawanan. Artinya, pers mempunyai peran vital dan strategis dalam pembangunan melalui pemberitaan.

  Pemerintah dan pers merupakan dua lembaga yang saling membutuhkan dan tak bisa terpisahkan. Pers membutuhkan sumber berita yang akan disampaikan kepada publik. Sedangkan pemerintah menginginkan agar pembangunan yang sudah dilakukan dapat diketahui masyarakat.

  “Kami berharap agar hubungan insan pers dengan pemerintah daerah, khususnya Pemkab Inhil dapat dijaga dengan baik,” paparnya.

  Disamping hal yang berkaitan dengan sinergi bersama pers, Bupati menuturkan, Pemkab Inhil telah memberikan perhatian dan perlakuan istimewa terhadap pers. Hal ini menurutnya, dibuktikan dengan pembentukan sebuah instansi yang berfungsi untuk menangani pengelolaan informasi dan publikasi, yakni Diskominfo.

Melalui instansi khusus tersebut, diharapkan dapat lebih profesional dalam pengelolaan informasi dan publikasi. Lalu informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dicerna dengan sejelas-jelasnya. (rpc)