Menjelang Pengesahan APBD, Komisi I DPRD Inhil Sosialisasikan Permendes 22 Tahun 2016

INHLKLIK.COM, INDRAGIRIHILIR - Belum disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Tahun Anggaran 2017, berimbas dengan sejumlah kegiatan. Termasuk belum disahkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017.

Memanfaatkan waktu yang ada sebelum disahkannya APBD Kabupaten Inhil, percepatan pun dilakukan oleh Komisi I DPRD Inhil. Yakni dengan menggelar sosialisasi Permendes No 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas pembangunan dana desa tahun 2017.

Ketua Komisi I DPRD Inhil HM Yusuf Said menerangkan, Permendes No 22 tahun 2016 ini berkaitan dengan perencanaan penyusunan APBDes tahun 2017.

Sebelum menyusun APBDes bisa dilakukan percepatan dengan menyelesaikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) tahun 2017 yang sesuai dengan Permendes tersebut.

“Seharusnya RKPDes tahun ini sudah selesai. Namun sekarang kita masih menunggu APBD kabupaten Inhil tahun 2017 untuk disahkan. Jadi seharusnya sekarang semua desa sudah bergerak menyusun perencanaan dengan mempedomani Permendes No 22 tahun 2016,” terang Yusuf Said melalui sambungan selulernya kepada Wartawan Kamis (30/3/2017).

Apabila terdapat keraguan saat menyusunnya, Yusuf Said menyarankan kepada PemDes untuk menyusun perencanaan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sebagai pedoman.

“Sebagai acuan saja dulu, tapi dibunyikan kalau pagu dari kabupaten belum keluar. Nah, dengan ini perencanaan sudah bisa berjalan sesuai dengan Permendes ini,” sarannya.

Mengapa Permendes ini sangat penting dalam penyusunan dan perencanaan? lebih lanjut Politisi Golkar ini menjelaskan, dalam Permendes No 22 tahun 2016 ini yang diutamakan adalah perencanaan, bagaimana perencanaan ini betul – betul dilakukan untuk selanjutnya segera dilakukan musyawarah penyusunan APBDes tahun 2017.

“Dengan perencanaan inikan bisa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), kan udah bisa disusun tu, setelah perencanaan dan penyusunan ini bisa langsung dilaksanakan karena perencanaan sudah dilakukan lebih dahulu,” jelasnya.

Untuk sosialisas, saat ini baru dilakukan di Kecamatan Keritang dan belum bisa dilakukan di seluruh kecamatan.

Namun sosialisasi bisa tetap dilakukan melalui pendamping desa dan leader untuk mensosialisasikannya.

“Kita tidak mungkin melakukan di 20 kecamatan, karena persoalan waktu. Kita ambil sampel ini mudah – mudahan kecamatan yang tidak sempat turun, kita bisa lakukan melalui pendamping dan leader untuk mengkomunikasikan ini,” imbuh Yusuf Said.

Dilakukannya langkah percepatan ini, menurut Yusuf, akan ada multiplier effect yang akan ditimbulkan dari percepatan ini khususnya perekonomian masyarakat.

Ketika nanti APBD Kabupaten Inhil dan APBDes berjalan, semua bisa bekerja dengan baik dan tidak menumpuk diakhir tahun.

“Kenapa ini dilakukan, kalau bisa dalam bulan april ini selesai semua APBDes, bulan Mei udah bisa jalan, inikan mau masuk bulan puasa ni, jadi uang sudah beredar dan kegiatan sudah bisa dijalankan,” ucap Yusuf Said.

Selain itu, hal yang terpenting lagi bagi PemDes adalah segera menyusun laporan terdahulu yang masih tertinggal, agar pencairan dana desa tahap awal bisa dilakukan dibulan maret ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kalau APBDes disahkan bulan april, segera di verifikasi dan keluar semua dalam bulan april ini, nanti bulan mei kita sudah berjalan kegiatannya seperti gaji kepala desa bisa dibayarkan, gaji RT dan Kepala Dusun juga bisa dibayarkan, jadi intinya ekonomi sudah bisa berjalan,” terangnya. (bac)