Dorong Penyelesaian Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan, DPRD Inhil Siap Bersinergi Dengan WALHI Riau

INHILKLIK.COM, TEMBILAHAN - Terkait banyaknya persoalan lahan dan kehutanan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang tak kunjung selesai menjadi bom waktu, DPRD Inhil siap besinergi dengan dengan beberapa NGO yang fokus pada isu-isu lingkungan seperti salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). DPRD Inhil siap bekerja sama dengan Walhi untuk bersama-sama mendorong penyelesaian konflik dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh koorporasi yang melakukan investasi di negeri berjuluk seribu parit ini. Komitmen tersebut diungkapkan Ketua DPRD Inhil H. Dani M Nursalam, S.Pi, M.Si saat bertemu dengan Deputi Eksekutif Walhi Riau, Boy Even Jerry Sembiring, SH, MH diruang kerja Ketua DPRD Inhil, Rabu (30/11/2016). Dalam pertemuan itu juga hadir anggota LBH Pekanbaru, Devi Indriani, SH, Ketua ICMI Muda Inhil, Ardiansyah Julor dan aktivis Masyarakat Peduli Inhil (MPI) Zaki Al-Indragiri, SH. "Kita pengennya besinergi dengan Walhi dalam menyelesaikan permasalahan ini," ungkap Dani yang ketika mahasiswa pernah aktif di Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Phylomina Universitas Riau (UR). Pada dasar Dani menyambut baik kerja-kerja Walhi Riau yang dalam dua tahun terkahir fokus melakukan advokasi dan pendampingan di Kabupaten Indragiri Hilir sejak meledaknya kasus di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung. Selain di Pungkat juga sudah banyak muncul pesoslan lahan di daerah lain di Inhil ini seperti di daerah Kecamatan Concong. Deputi Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring menyampaikan persolan kerusakan lingkungan terutama soal hutan dan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir dalam kondisi yang memprihatinkan. Data Walhi, aktivitas perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berinvestasi di Inhil banyak yang melanggar komitmen kelestarian lingkungan. Selain itu kehadiran korporasi juga banyak kenimbulkkan konflik sosial di tengah masyarakat. Dikatakan Boy, Walhi juga mengapresiasi langkah DRPD Inhil lewat Komisi I dan II yang telah merekomendasikan pencabutan izin beberapa anak perusahaan grup Surya Dumai. "Kita apresiasi kerja kawan-kawan di DPRD Inhil, meskipun rekomendasinya masih dalam bentuk kesimpulan rapat, itu sudah menujukan keberpihakan legislatif kepada masyarakat, ini juga menjadi modal kita untuk meyakinkan pemerintah pusat" ujar Boy. Ditambahkan Boy, Walhi Riau akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap pelestarian lingkungan. Boy berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Inhil berani mengambil langkah tegas kepada perusahaan-perusahaan perusak lingkungan. (Ard)