Budi Febriadi Tuding Ketua HIPMI Rohul dan Pelalawan Tebar Fitnah dan Mengadu Domba

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Menanggapi pemberitaan sebelumnya, Sekretaris Umum (Sekum) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Riau, Budi Febriadi angkat bicara dan memberikan hak jawabnya.

Menurutnya, apa yang dikatakan oleh Ketua BPC HIPMI Rohul Jenewar Efendi dan Ketua BPC HIPMI Pelalawan Lutfi tidak benar. Bahkan menurutnya ini adalah upaya adu domba.

Budi Febriadi didampingi Kuasa Hukumnya Moh Arsyad dan Ketua Dewan Pembina BPC HIPMI Meranti Dedy Irawan menjelaskan ia merasa tidak nyaman dengan ungkapan-ungkapan dilontarkan dua Ketua BPC HIPMI di dalam pemberitaan. Ia pun membantahnya.

"Kita sangat menyanyangkan dengan komentar-komentar yang seakan menghakimi saya. Bahkan ini juga sudah mencemarkan nama baik saya," kesal Budi kepada media, Kamis (1/5/17).

Sebelumnya , Ketua BPC HIPMI Rohul Jenewar Efendi menyebutkan bahwa kepengurusan HIPMI Riau yang dipimpin Ahmi Setari dan Budi adalah ilegal.

Padahal menurut Budi, ia sudah mengantongi dua SK dikeluarkan oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI yang sah, yaitu SK hasil Musda dikeluarkan oleh BPP HIPMI pimpinan Raja Sapta Oktohari dan SK hasil penyegaran Rakerda pada 1 Mei 2017 lalu diberikan Ketua Umum HIPMI saat ini Bahlil Hadariah.

"Kita sangat keberatan tentang ungkapan bahwa kami ilegal. Selanjutnya ada juga ungkapan bahwa jika HIPMI Riau tetap melakukan Musda tanpa persetujuan BPC se-Riau maka Musda akan rusuh."

"Ini adalah ungkapan ancaman serta sangat provokatif yang kita nilai bahwa Jenewar tidak mengetahui hasil dari Rakerda di Rengat 20-22 Maret lalu. Bahkan ini rekomendasi dari Musda ke-9 di Pekanbaru yakni Musda tahun ini akan dilaksanakan di Tembilahan," tambahnya.

Budi juga sangat tidak senang dengan ungkapan 'rakus jabatan'. Padahal me-Muscab-kan bukan tugas seorang sekretaris umum. Menurut Budi, Jenewar menggiring opini seakan-akan dirinya memiliki kuasa.

"Saat ini saya menjabat Sekretaris Umum yang merupakan orang nomor dua di HIPMI Riau, jadi untuk apa saya ingin menjadi Ketua Umum," paparnya.

Budi juga menilai ada upaya adu domba kepada Ketum dengan ungkapan Lutfi yang mengatakan bahwa Budi Febriadi ingin mengambil alih tampuk pimpinan secara tidak sehat. Terlebih lagi tentang tuduhan adanya 'proyek ambisius' untuk menduduki jabatan Ketua BPD HIPMI Riau.

"Ketua Umum saja tidak bisa menunjuk-nunjuk orang, apalagi Sekum. Untuk menunjuk kita tetap adakan musyawarah mufakat dalam organisasi kita. Sementara terkait BPC bodong, saya sama sekali tidak ada membentuk BPC, anehnya sudah ada jumlahnya delapan kabupaten yang diinformasikan oleh Bendahara Umum DPD KNPI tersebut," terangnya.

Budi merasa tidak senang dengan ungkapan-ungkapan yang membuat merasa benar-benar menyerang pribadinya. Ia juga tidak nyaman, karena akan membuat orang lain meragukan kepribadiannya dan membuat keluarga saya tidak tenang.

"Tentu ungkapan-ungkapan tersebut berdampak dengan adanya persoalan hukum. Sebab, hal ini saya merasa difitnah, pencemaran nama baik dan merasa tidak nyaman dengan hal ini," pungkas Budi. (rtc)