Pemprov Riau Harapkan Jambi Segera Menetapkan Status Karhutla

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong Provinsi Jambi untuk menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.

"Jambi lagi yang belum. Tetapi kami terus dorong, supaya bisa mengatasi karhutla secara bersama," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, Edwar Sanger di Pekanbaru, Rabu.

Pihaknya telah melakukan upaya agar kedua provinsi tetangga yakni Jambi dan Sumatera Selatan mengantisipasi masalah kebakaran yang setiap tahun terus terulang.

Namun informasi terakhir diterima Pemprov Riau bahwa Provinsi Sumatera Selatan sudah melakukan penetapan status siaga darurat karhutla.

"Di Riau sendiri, kita telah tetapkan status siaga. Yakni dari mulai Januari sampai April 2017, dan perpanjangan status terhitung Mei hingga November," terangnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi, 52 titik panas mengindikasikan adanya kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, Senin (5/6).

Ke-52 titik panas itu terpantau satelit, 17 diantaranya berada di Jambi. Selanjutnya, 12 titik panas terdeteksi di Bengkulu dan tujuh titik di Sumatera Selatan.

Sementara enam titik terdeteksi di Lampung, dan sembilan titik masing-masing menyebar secara merata di Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat. Satu titik terdeteksi di Bangka Belitung.

"Pengalaman di tahun sebelumnya, kita terpapar asap dari dua provinsi ini. Perkiraan BMKG, situasi cuaca di tahun ini sama dengan 2015," tutur Edwar.

"Ini, yang harus kita antisipasi. Jangan sampai terulang kembali," tegasnya.

Gubernur Jambi Zumi Zola akhir bulan lalu belum ingin memastikan status siaga darurat, meski provinsi tersebut paling rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Bahkan, Zumi mengatakan, pemerintah harus terus melakukan monitoring terhadap perusahaan perkebunan sebagai upaya deteksi dini dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah itu.

"Monitoring sangat penting terutama kepada dunia usaha apalagi yang memiliki lahan yang luas seperti WKS dan perusahaan lain di daerah masing masing," katanya. (Ant)