Pembangunan 2.016 Unit Rumah Sehat Layak Huni Dipertanyakan

INHILKLIK.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi D DPRD Riau Abdul Wahid yang membidangi infrastruktur mempertanyakan progres dari Program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni yang ditargetkan membangun 2.016 unit RSLH pada 2017.

Anggota Komisi A DPRD Riau dari Fraksi PKB Abdul Wahid di Pekanbaru, Jumat, menyatakan kecewa dengan kinerja organisasi perangkat daerah yang menaungi Program RSLH, sebab hingga kini belum menampakan realisasi fisiknya.

"Janjinya rumah layak huni dibangun 2.000 unit per tahun. Ini sudah tahun keempat dari janji kampanye itu. Sebiji pun tidak ada realisasi fisiknya. Itu tugas Bapak (Kepala Dinas) sebagai jajaran merealisasikan janji pimpinannya," ujarnya dalam rapat kerja dengan satuan kerja terkait.

Menurutnya, jika program ini diwujudkan maka akan signifikan terhadap penekanan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Riau.

Pemprov Riau mengalokasi Rp142 miliar dari APBD 2017, untuk Program RSLH, namun karena sejumlah kebijakan di Pemprov Riau, anggaran program tersebut harus dirasionalisasi menjadi Rp100,08 miliar.

Dinas PKPP Riau memproyeksikan pembangunan satu rumah akan menghabiskan anggaran sebesar Rp50 juta,  dan hal ini memicu pertanyaan dari anggota Komisi A DPRD Riau, Sumiyanti.

"Hanya Rp50 juta satu rumah? Saya rasa ini tidak terlaksana. Harus dipertimbangkan daerahnya. Seperti Kabupaten Indragiri Hilir, medannya cukup sulit. Nanti ujungnya asal jadi rumah tidak layak huni," ujar Sumiyanti tampak heran.

Sementara, Kepala Dinas PKPP Riau M Amin mengatakan, progres pengerjaan RSLH sudah masuk dalam beberapa tahapan.

"Untuk RSLH banyak tahapan yang harus kita lalui,  semisal program ini 'kan swakelola oleh pokmas (kelompok masyarakat). Pokmas sudah dibentuk di 246 desa dibimbing teknis, kita sudah buat SOPnya juga," sebut Amin.

Pihaknya berjanji akan terus menggesa pengerjaan proyek tersebut, namun untuk rasionalilasi anggaran, sesuai kebijakannya memang sudah tidak bisa dielakkan lagi.

Dalam pengerjaan, pihaknya mendapat sejumlah kendala yakni lokasi paket pengerjaan belum tercantum dalam dokumen pelaksaanaan anggaran, kemudian perencanaan teknis dilaksnakan pada tahun yang bersamaan dengan pekerjaan fisik. (Ant)