Berbiaya Mahal, Program Internet Masuk Desa di Kuansing Perlu Dikaji Ulang

INHILKLIK.COM, KUANSING - Dunia Internetan bukan lagi dunia asing bagi masyarakat pelosok desa sekalipun. Di Kabupaten Kuansing, sejak listrik masuk ke desa-desa beberapa tahun lampau, terus disusul koneksi telekomunikasi. Saat itu juga masyarakat sudah mengenal dunia maya.

Bahkan kini, mungkin lebih separuh penduduk Kuansing telah menggunakan telepon pintar. Atau yang sering disebut smartphone. Bukti lainya, semakin lakunya smartphone ini, gerai pejualan atau outlet smartphone di pusat perkotaan di Kuansing terlihat semakin bertambah. Hal ini menjadi acuan semakin meningkatnya pengguna telepon pintar di Kuansing.Hanya dengan satu gadget, masyarakat telah bisa melanglang buana didunia maya. Kendatipun telah menjamurnya pemakai smartphone yang memiliki multifungsi. Pada tahun anggaran 2017 ini, sebanyak 218 desa di Kuansing malah mencomot pula anggaran desa untuk program internet masuk desa ini. Program tersebut diberi nama Internet Desa Pintar.

Pemerintahan desa telah menandatangani masa kontrak kerja dengan PT Icon Plus pada hari Senen (1/8/17) lalu. Artinya, Icon Plusa akan mengaliri jaringan internet ke desa desa. Kendatipun jaringan aliran internet tersebut telah lebih dulu dipasang sebelum penandatanganan kontrak.

Kedepannya, dengan masuknya koneksi internet ke setiap desa, pemerintahan desa dikenakan biaya kuota sebesar Rp3 juta perbulan. Atau sebesar Rp36 juta pertahun. Tidak hanya itu, pemerintahan desa juga akan diberatkan lagi dengan biaya tambahan sebesar Rp19,8 juta. Biaya ini meliputi untuk biaya Intranet sebesar Rp7,5 juta. Untuk Backhaul Rp3,750 juta. Untuk Inernet 10 Mbps sebesar Rp3,750 juta. Biaya instalasi awal sebasar Rp3 juta dan pajak sebanyak Rp1.8 juta.

Dana sebesar Rp19.8 juta ini dicicil oleh pemerintahan desa setiap bulannya kepada pihak rekanan dalam kurun waktu selama tahun anggaran 2017 ini.

Dengan adanya internet desa pintar ini kata Bupati Kuansing, Drs H Mursini, akan dapat memperpendek kerja birokrasi yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat dan dilakukan secara online seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP, SKCK, Akte Lahir dan lainya.

Tidak hanya itu lanjutnya, internet desa pintar dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengolah alokasi dana desa.

Benar. Apa yang disampaikan oleh pemimpin Kuansing itu merupakan efek positif dari hadirnya dunia internet bagi masyarakat dan pemerintahan. Namun apakah ber-internetan perlu berbiaya mahal. berikut kata warga.

Pajri, salah seorang warga di Kecamatan Hulu Kuantan memberikan saran jika memang kantor desa memerlukan koneksi internet cukup dengan hanya berlangganan speedy dengan biaya sekitar Rp1 juta perbulan. Atau bisa saja menggunakan indihome dengan biaya berkisar Rp600 ribu perbulan. Kedua jaringan internet tersebut juga bisa digunakan oleh masyarakat lain jika diperlukan. "Dan tidak membutuhkan lagi biayab tambahan lainya," kata Pajri.

Warga lainya, Riyo berharap agar pemerintahan desa juga perlu memikirkan hak hak masyarakatnya yang tidak menggunakan internet. Sementara dana desa itu merupaan milik semua masyarakat desa. Artinya kata Riyo, jangan sampai pemerintahan desa merampas hak mereka yang tidak menggunakan internet.

Sementara itu, perwakilan Icon Plus Kuansing, Novri Hendri via telepon kemarin malam saat dikonfirmai riauterkinicom menjelaskan, tidak ada pemaksaan bagi pemerintahan desa untuk ikut dalam program tersebut. "Tidak ada paksaan. Desa boleh ikut boleh tidak," ujar Novri Hendri.

Dalam pemasangan jaringan kata dia, pihak Icon Plus akan memasang dititik titik hotspot yang diinginkan oleh pemerintahan desa. "Tidak mesti di kantor desa. Boleh juga ditempat lain," paparnya. (rtc)